Kementerian PUPR Bersama TNI AD Segera Pulihkan Wamena Pasca Kerusuhan

Thursday, 10 October 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan perbaikan fasilitas umum, gedung pemerintahan, toko, dan rumah penduduk yang rusak akibat aksi massa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada 29 Agustus 2019 lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR bersama TNI AD akan melakukan rehabilitasi di Wamena agar penanganannya lebih cepat dan memiliki kualitas mutu yang baik. Pasca kejadian, Menteri Basuki langsung menugaskan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Abdul Hamid, Direktur Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan Christ Robert Marbun, dan Kepala Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto untuk kunjungan lapangan bersama TNI AD dan melakukan pendataan atas infrastruktur yang rusak di Wamena (10/10/2019)

Dari hasil identifikasi sementara di lapangan, sebanyak 10 kantor Pemerintahan mengalami rusak berat dan 8 rusak ringan. Sepuluh kantor Pemerintahan yang rusak berat adalah kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), gedung Bappeda, kantor Inspektorat, gedung Dinas Informasi dan Komunikasi, kantor Satpol PP.

Kemudian Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kantor PLN, KUA, dan Kantor Dinas Perhubungan. Berdasarkan data Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya, perkiraan kerugian atas kerusakan 10 kantor Pemerintahan tersebut sebesar Rp 25,6 miliar.

Selain kantor Pemerintahan, menurut hasil identifikasi sementara sebanyak 26 sarana pendidikan, 450 ruko, dan 165 unit rumah warga mengalami rusak ringan serta 220 unit kendaraan rusak/terbakar.

Untuk penanganan pasar, Kepala Pusat PPSOP Iwan Suprijanto mengatakan Kementerian PUPR akan menugaskan kontraktor swasta/BUMN untuk melakukan penanganan keadaan darurat. “Yang perlu segera dan bersifat mendesak untuk dipulihkan adalah rumah dan fasilitas perekonomian. Untuk rumah, kami mengusulkan melalui skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),” kata Iwan. (DAE)

See also  Wujudkan Persaingan Usaha yang Sehat, Kementerian PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan KPPU

Berita Terkait

Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok
Sinergi Hutama Karya Bersama Kejaksaan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah Percepat Pembahasan Lahan Jalan Tol di Sumatra Selatan
Sidang Isbat Digelar 17 Mei, Idul Adha 2026 Diprediksi Jatuh 27 Mei
Mendes Yandri Ajak BPD Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Longsor di Tol Bocimi KM 72, Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Material Longsor
Kemendes Ajak ADB Indonesia untuk Genjot Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bendung Krueng Pase Kembali Berfungsi, Dukung Pemulihan Pertanian di Aceh Utara
Dari Dermaga ke Sekolah: Hutama Karya Ngebut Bangun Sekolah Rakyat Mamuju

Berita Terkait

Friday, 8 May 2026 - 10:24 WIB

Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok

Friday, 8 May 2026 - 09:51 WIB

Sinergi Hutama Karya Bersama Kejaksaan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah Percepat Pembahasan Lahan Jalan Tol di Sumatra Selatan

Friday, 8 May 2026 - 01:20 WIB

Sidang Isbat Digelar 17 Mei, Idul Adha 2026 Diprediksi Jatuh 27 Mei

Thursday, 7 May 2026 - 18:08 WIB

Mendes Yandri Ajak BPD Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Thursday, 7 May 2026 - 16:03 WIB

Longsor di Tol Bocimi KM 72, Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Material Longsor

Berita Terbaru

Megapolitan

Dukcapil Pastikan Data Pulau Sabira Tetap Akurat

Friday, 8 May 2026 - 16:35 WIB