DAELPOS.com – Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) memberikan apresiasi dalam waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, kebijakan pangan yang diimplementasikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Beberapa indikator keberhasilan yakni peningkatan nilai ekspor padahal alokasi anggaran untuk Kementan cenderung menurun, mekanisasi pertanian yang merata, program asuransi pertanian dan mampu mengamankan harga pangan.
“Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan ini saya nilai sudah melakukan perbaikan dan pencapaian yang sangat baik. Dengan segala dinamika dan plus minus kebijakan dan implementasinya di lapangan, meskipun tidak seluruhnya (tidak 100 persen, red) target-target dan indikator kunci tercapai,” demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP HA IPB, Walneg S. Jas di Bogor,(17/10/2019).
Kendati implementasinya tidak sempurna, jelas Walneg, kinerja sektor pertanian di bawah komando Mentan Amran telah memberikan tingkat kepuasan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh stake holder utamanya para petani Indonesia. Walneg menyebutkan beberapa capaian terbaik yang diapresiasi HA IPB adalah meningkatnya nilai ekspor produk pertanian sekitar Rp 100 triliun dari tahun 2013 ke tahun 2018, meningkatnya PDB sektor pertanian yang sudah mencapai Rp 1.005 triliun di tahun 2018 yang sebelumnya hanya Rp. 848 trilium.
“capaian ini diwujudkan di tengah efisiensi penggunaan anggaran pertanian secara signifikan, di mana dari Rp 33 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 22 triliun di tahun 2018 lalu. Kementan juga berhasil melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal lingkungan usaha pertanian yang semakin baik, melalui banyaknya bantuan, insentif dan asuransi bagi para petani Indonesia,” katanya.
Walneg menambahkan Mentan Amran juga berani melawan mafia pangan, sehingga dampak positifnya yakni pasokan pangan terjamin dan tidak terjadi gejolak harga pangan, lebih-lebih saat hari-hari besar keagamaan. Dengan demikian, HA IPB menilai sudah sangat pantas bahwa Kementan diganjar dengan apresiasi prediket WTP dalam 3 tahun berturut-turut oleh BPK (2016, 2017 dan 2018) dan mendapatkan penghargaan anti gratifikasi terbaik oleh KPK di tahun 2017 dan 2018.
“Selamat dan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan jajaran Kementan, namun perjuangan belumlah usai, cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia serta swasembada pangan Indonesia masih menunggu untuk direalisasikan di masa pemerintahan berikutnya. Teruslah berjuang dan berbuat yang terbaik untuk negeri,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Ketut Kariyasa menegaskan kebijakan pangan juga tidak hanya sebatas meningkatkan produksi dan ekspor, namun demikian mampu menekan kemiskinan masyarakat pedesaan. Lihat saja, melansir data BPS pada Maret 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sekitar 11,36% (28,17 juta jiwa) dari 248 juta jiwa penduduk Indonesia, dan terus berangsur-angsur turun dan menembus angka satu digit (9,82%) pada Maret 2018. Pada September 2018 turun lagi menjadi 9,66%.
“Menurut data yang dirilis terakhir BPS pun, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 kembali turun menjadi 9,41% (25,14 juta jiwa, red) dari sekitar 267 juta jiwa penduduk Indonesia,” tegasnya
“Jumlah penduduk miskin di perdesaan juga menurun secara signifikan. Pada Maret 2013 masih sekitar 14,32%, dan pada Maret 2018 turun menjadi 13,20?n turun lagi menjadi 13,10% pada September 2018. Pada Maret 2019 kembali menurun menjadi 12,85%,” pinta ketut.
Dia menambahkan kebijakan pertanian yang implementasikan Kementan juga berdampak positif terhadap ketahanan pangan Indonesia yang semakin membaik. Melansir data The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks ketahanan pangan Indonesia menuai hasil yang luar biasa karena selama 70 tahun, indeks ketahanan pangan hanya pada skor 40, namun di tahun 2018 naik menjadi 54,8.
“Inilah capaian tertinggi dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia. Selama pemerintahan Jokowi-JK, total skor ketahanan pangan Indonesia di semua aspek berada di angka 47,7 pada 2014 dan meningkat secara konstan menjadi 54,8 pada 2018,” bebernya.
“Angka ini menjadikan peringkat ketahanan Pangan Indonesia naik cukup signifikan dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara,” pinta Ketut. (DAE)
