Sulaeman Hamzah Komitmen Selesaikan Konflik Pertanahan Papua

Wednesday, 6 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat / Istimewa

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat / Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengakui, permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat Papua seperti banyaknya konflik kepemilikan tanah antara masyarakat sekitar dengan perusahaan luar, serta maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, ia bersama DPR RI melalui Komisi IV DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan konflik pertanahan di Papua.

“Papua itu merupakan daerah otonomi khusus. Rata-rata tanah di sana merupakan tanah milik masyarakat adat, dan tidak ada yang milik pemerintah. Kita paham permasalahan yang sering terjadi seperti juga pelanggaran HAM. Untuk itu kita akan membantu,” papar Sulaeman saat menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat BURT, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (6/11/2019).

Namun politisi Partai NasDem itu mengatakan permasalahan yang diadukan oleh DPRD Papua ke DPR RI harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas dan lengkap, sehingga nantinya jika dibawa dalam forum yang lebih besar, bukti-buktinya sudah cukup. “Kalau dokumennya tidak lengkap, bagaimana kami bisa bantu. Untuk itu harus diusahakan,” imbuh Sulaeman.

Legislator dapil Papua ini menilai untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan permasalahan tersebut, Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan langsung ke Papua untuk melihat langsung dan berdialog dengan Gubernur setempat. “Nanti kita akan ke sana untuk mengecek secara langsung permasalahannya dan juga berdialog langsung dengan Gubernur,” imbuhnya. (RED)

See also  Merespon Keluhan Masyarakat, Mensos Sambangi Kampung Bedeng

Berita Terkait

Kementerian Transmigrasi Serahkan 100 Unit RTJK di Kampung Domande, Perkuat Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Menkeu Tunggu Hitungan BNPB soal Anggaran Bencana
Kementerian PU Hadirkan JIAT di Tengah Kekeringan, Petani Kalobo dan Waibu Tetap Produktif
Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Utama SPAM Mamminasata Tahap I, Siap Layani 40.000 SR
Hutama Karya Tutup Sementara Pengoperasian Tol Fungsional Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) Tol Sigli – Banda Aceh Mulai 9 September 2026 Pukul 07.00 WIB
Gunung Sinabung Siaga, Kementerian PU Cek Kesiapan Infrastruktur Pengendali Lahar
Menteri PU Perluas Tugas Satgas Tanggap Darurat Infrastruktur Tangani seluruh Wilayah RI
Kementerian PU Pastikan Konektivitas Jalan Nasional dan Daerah di NTT Pulih Pascagempa

Berita Terkait

Wednesday, 9 September 2026 - 16:49 WIB

Kementerian Transmigrasi Serahkan 100 Unit RTJK di Kampung Domande, Perkuat Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Wednesday, 9 September 2026 - 16:36 WIB

Menkeu Tunggu Hitungan BNPB soal Anggaran Bencana

Tuesday, 8 September 2026 - 17:25 WIB

Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Utama SPAM Mamminasata Tahap I, Siap Layani 40.000 SR

Tuesday, 8 September 2026 - 15:39 WIB

Hutama Karya Tutup Sementara Pengoperasian Tol Fungsional Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) Tol Sigli – Banda Aceh Mulai 9 September 2026 Pukul 07.00 WIB

Monday, 7 September 2026 - 19:48 WIB

Gunung Sinabung Siaga, Kementerian PU Cek Kesiapan Infrastruktur Pengendali Lahar

Berita Terbaru

Menkeu Purbaya / foto ist

Nasional

Menkeu Tunggu Hitungan BNPB soal Anggaran Bencana

Wednesday, 9 Sep 2026 - 16:36 WIB