Sulaeman Hamzah Komitmen Selesaikan Konflik Pertanahan Papua

Wednesday, 6 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat / Istimewa

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat / Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengakui, permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat Papua seperti banyaknya konflik kepemilikan tanah antara masyarakat sekitar dengan perusahaan luar, serta maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, ia bersama DPR RI melalui Komisi IV DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan konflik pertanahan di Papua.

“Papua itu merupakan daerah otonomi khusus. Rata-rata tanah di sana merupakan tanah milik masyarakat adat, dan tidak ada yang milik pemerintah. Kita paham permasalahan yang sering terjadi seperti juga pelanggaran HAM. Untuk itu kita akan membantu,” papar Sulaeman saat menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat BURT, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (6/11/2019).

Namun politisi Partai NasDem itu mengatakan permasalahan yang diadukan oleh DPRD Papua ke DPR RI harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas dan lengkap, sehingga nantinya jika dibawa dalam forum yang lebih besar, bukti-buktinya sudah cukup. “Kalau dokumennya tidak lengkap, bagaimana kami bisa bantu. Untuk itu harus diusahakan,” imbuh Sulaeman.

Legislator dapil Papua ini menilai untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan permasalahan tersebut, Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan langsung ke Papua untuk melihat langsung dan berdialog dengan Gubernur setempat. “Nanti kita akan ke sana untuk mengecek secara langsung permasalahannya dan juga berdialog langsung dengan Gubernur,” imbuhnya. (RED)

See also  Guru Besar dan Dekan Fahutan se-Indonesia ke IKN Bahas Menuju Hutan Alam Tropika Kalimantan

Berita Terkait

DPD RI Dorong Penetapan RUU Tentang BUMD
Menteri Dody Minta Jajaran Bergerak Cepat, Jembatan Way Bungur Jadi Prioritas
Manfaatkan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, Transmigrasi Didorong Jadi Pilihan Masa Depan
Indonesia–Jepang Dorong Percepatan Proyek Dekarbonisasi melalui AZEC-EGM ke-9
BULD DPD RI Tegaskan Masa Depan Desa Ditentukan oleh Regulasi yang Selaras dan Berpihak
Anggaran Kementerian PU 2026 Rp118,5 Triliun, Prioritaskan Irigasi Pertanian dan Konektivitas Wilayah
Bangun Karakter Sejak Dini, Kementrans Bangun Ratusan Sekolah dan Toilet
Realisasi Anggaran 2025 Kementerian PU Capai 95,23 Persen, Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya

Berita Terkait

Friday, 6 February 2026 - 10:18 WIB

DPD RI Dorong Penetapan RUU Tentang BUMD

Friday, 6 February 2026 - 09:53 WIB

Menteri Dody Minta Jajaran Bergerak Cepat, Jembatan Way Bungur Jadi Prioritas

Thursday, 5 February 2026 - 17:05 WIB

Manfaatkan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, Transmigrasi Didorong Jadi Pilihan Masa Depan

Thursday, 5 February 2026 - 13:16 WIB

Indonesia–Jepang Dorong Percepatan Proyek Dekarbonisasi melalui AZEC-EGM ke-9

Thursday, 5 February 2026 - 06:48 WIB

BULD DPD RI Tegaskan Masa Depan Desa Ditentukan oleh Regulasi yang Selaras dan Berpihak

Berita Terbaru

Nasional

DPD RI Dorong Penetapan RUU Tentang BUMD

Friday, 6 Feb 2026 - 10:18 WIB

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen Sepanjang 2025

Friday, 6 Feb 2026 - 10:12 WIB

Olahraga

Pertamina Enduro Tundukkan Electric PLN di GOR Ken Arok

Friday, 6 Feb 2026 - 10:01 WIB