Sulaeman Hamzah Komitmen Selesaikan Konflik Pertanahan Papua

Wednesday, 6 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat / Istimewa

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat / Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengakui, permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat Papua seperti banyaknya konflik kepemilikan tanah antara masyarakat sekitar dengan perusahaan luar, serta maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, ia bersama DPR RI melalui Komisi IV DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan konflik pertanahan di Papua.

“Papua itu merupakan daerah otonomi khusus. Rata-rata tanah di sana merupakan tanah milik masyarakat adat, dan tidak ada yang milik pemerintah. Kita paham permasalahan yang sering terjadi seperti juga pelanggaran HAM. Untuk itu kita akan membantu,” papar Sulaeman saat menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat BURT, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (6/11/2019).

Namun politisi Partai NasDem itu mengatakan permasalahan yang diadukan oleh DPRD Papua ke DPR RI harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas dan lengkap, sehingga nantinya jika dibawa dalam forum yang lebih besar, bukti-buktinya sudah cukup. “Kalau dokumennya tidak lengkap, bagaimana kami bisa bantu. Untuk itu harus diusahakan,” imbuh Sulaeman.

Legislator dapil Papua ini menilai untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan permasalahan tersebut, Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan langsung ke Papua untuk melihat langsung dan berdialog dengan Gubernur setempat. “Nanti kita akan ke sana untuk mengecek secara langsung permasalahannya dan juga berdialog langsung dengan Gubernur,” imbuhnya. (RED)

See also  Temui Mensos, Menteri PU Tegaskan Komitmen Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat

Berita Terkait

Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD
Tertarik Investasi di Kawasan Transmigrasi, China Energy Siap Serap 5.000 Tenaga Kerja Lokal
Hutama Karya-HKA Percepat Pemeliharaan Tol Trans Sumatera Jelang Mudik Lebaran 2026
Kementerian PU Tangani Longsor Ruas Trenggalek–Ponorogo, Akses Jalan Sudah Dapat Dilalui Terbatas
Menteri Dody Kukuhkan Pengurus LPJK 2025–2029, Perkuat Profesionalisme Jasa Konstruksi Nasional
Kemendes Siap Bantu Genjot Pembangunan Desa di Papua Barat
Reforestasi Tesso Nilo Dimulai, Pemerintah Targetkan Pulihkan 66 Ribu Hektare hingga 2028
BGN Tegaskan Tak Larang Unggah Menu MBG di Media Sosial

Berita Terkait

Monday, 9 March 2026 - 01:13 WIB

Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD

Sunday, 8 March 2026 - 20:00 WIB

Tertarik Investasi di Kawasan Transmigrasi, China Energy Siap Serap 5.000 Tenaga Kerja Lokal

Saturday, 7 March 2026 - 11:19 WIB

Hutama Karya-HKA Percepat Pemeliharaan Tol Trans Sumatera Jelang Mudik Lebaran 2026

Thursday, 5 March 2026 - 16:56 WIB

Kementerian PU Tangani Longsor Ruas Trenggalek–Ponorogo, Akses Jalan Sudah Dapat Dilalui Terbatas

Wednesday, 4 March 2026 - 22:46 WIB

Menteri Dody Kukuhkan Pengurus LPJK 2025–2029, Perkuat Profesionalisme Jasa Konstruksi Nasional

Berita Terbaru

Berita Utama

Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng Aman Hingga Akhir Tahun

Tuesday, 10 Mar 2026 - 01:01 WIB

ilustrasi / foto ist

Ekonomi - Bisnis

OJK: Kinerja Perbankan Diproyeksikan Tetap Solid pada Triwulan I 2026

Tuesday, 10 Mar 2026 - 00:55 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI Bawa 10 UMKM Binaan Tampil di Dhawafest Pesona 2026

Tuesday, 10 Mar 2026 - 00:45 WIB

ilustrasi / foto ist

News

Pramono Dukung Kebijakan Pembatasan Medsos bagi Anak

Tuesday, 10 Mar 2026 - 00:43 WIB