Sulaeman Hamzah Komitmen Selesaikan Konflik Pertanahan Papua

Wednesday, 6 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat / Istimewa

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat / Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengakui, permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat Papua seperti banyaknya konflik kepemilikan tanah antara masyarakat sekitar dengan perusahaan luar, serta maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, ia bersama DPR RI melalui Komisi IV DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan konflik pertanahan di Papua.

“Papua itu merupakan daerah otonomi khusus. Rata-rata tanah di sana merupakan tanah milik masyarakat adat, dan tidak ada yang milik pemerintah. Kita paham permasalahan yang sering terjadi seperti juga pelanggaran HAM. Untuk itu kita akan membantu,” papar Sulaeman saat menerima kunjungan audiensi DPRD Papua di ruang rapat BURT, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (6/11/2019).

Namun politisi Partai NasDem itu mengatakan permasalahan yang diadukan oleh DPRD Papua ke DPR RI harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas dan lengkap, sehingga nantinya jika dibawa dalam forum yang lebih besar, bukti-buktinya sudah cukup. “Kalau dokumennya tidak lengkap, bagaimana kami bisa bantu. Untuk itu harus diusahakan,” imbuh Sulaeman.

Legislator dapil Papua ini menilai untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan permasalahan tersebut, Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan langsung ke Papua untuk melihat langsung dan berdialog dengan Gubernur setempat. “Nanti kita akan ke sana untuk mengecek secara langsung permasalahannya dan juga berdialog langsung dengan Gubernur,” imbuhnya. (RED)

See also  Menteri LHK Buka Festival Perhutanan Sosial dan Musyawarah Nasional AP2SI di Mojokerto

Berita Terkait

Anggaran Kementerian PU Tahun 2027 Ditetapkan Sebesar Rp114,59 Triliun
Kementerian PU Dukung Penanganan Karhutla di Kapuas, Kalimantan Tengah
Jembatan Lumut Aceh Tengah Rampung 100 Persen, Akses Warga Pulih Pascabencana
Kementerian PU Pulihkan Trans Sulawesi Usai Banjir Parigi Moutong
Kementerian PU Normalisasi Saluran Sekunder Tambun, 875,68 Hektare Sawah di Karawang Terairi
CESGS Apresiasi Sepuluh Perusahaan melalui ESG Leadership Award 2026
Tindak Lanjuti Asesmen, Kementerian PU Mulai Bongkar Rumah Ibadah Terdampak Gempa Flores
Cegah Banjir Tanjungpinang, Menteri PU Dorong Penanganan dari Sungai hingga Muara

Berita Terkait

Wednesday, 2 September 2026 - 22:39 WIB

Anggaran Kementerian PU Tahun 2027 Ditetapkan Sebesar Rp114,59 Triliun

Wednesday, 2 September 2026 - 19:56 WIB

Kementerian PU Dukung Penanganan Karhutla di Kapuas, Kalimantan Tengah

Wednesday, 2 September 2026 - 08:48 WIB

Jembatan Lumut Aceh Tengah Rampung 100 Persen, Akses Warga Pulih Pascabencana

Tuesday, 1 September 2026 - 19:13 WIB

Kementerian PU Pulihkan Trans Sulawesi Usai Banjir Parigi Moutong

Tuesday, 1 September 2026 - 18:50 WIB

Kementerian PU Normalisasi Saluran Sekunder Tambun, 875,68 Hektare Sawah di Karawang Terairi

Berita Terbaru

Berita Utama

Legalitas Aman, Harga Terjangkau, Hunian HK Realtindo Diminati

Thursday, 3 Sep 2026 - 16:33 WIB