Anggaran Pembiayaan UMKM Segera Dikonsolidasikan di Kementerian Koperasi dan UKM

Monday, 11 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan anggaran pembiayaan UMKM yang selama ini tersebar di 18 kementerian/lembaga akan diupayakan untuk dikonsolidasikan di kementerian yang dipimpinnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Prasiden Joko Widodo dengan tema Pemberdayaan UMKM di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/11) mengatakan, Presiden telah meminta Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan seluruh kementerian terkait untuk mengkonsolidasikan anggaran pembiayaan UMKM.

“Presiden telah meminta ke Menkeu, Menteri BUMN, dan kepada seluruh menteru karena pembiayaan pemberdayaan UMKM selama ini nyebar di 18 kementerian,” katanya.

Teten pun secara khusus diminta untuk menyiapkan roadmap dan rencana strategi karena nantinya anggaran pemberdayaan tersebut akan dikonsolidasikan di Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami sedang menyiapkan renstra dan roadmap pengembangan UMKM,” kata Teten.

Menurut dia, pembinaan UMKM menjadi sangat penting terutama karena Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar dilakukan perekrutan sebanyak-banyaknya tenaga ahli untuk disebar ke sentra-sentra UMKM di seluruh Indonesia.

Mereka nantinya akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan secara end to end kepada UMKM dari mulai merencanakan usaha, pengemasan, hingga pemasaran produk.

“Model seperti ini banyak dilakukan di banyak negara,” katanya.

Presiden juga meminta agar UMKM fokus ke sektor produksi dan kemudian bisa naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

“Presiden meminta saya untuk mengembangkan bisnis model di berbagai sektor unggulan yang berorientasi ekspor dan produk substitusi impor sebagai akselerasi bagi pertumbuhan UMKM,” katanya.

Di sisi lain, pihaknya berupaya untuk membangun kelembagaan UMKM yang sebagian besar merupakan usaha perorangan sehingga kemudian memiliki sistem produksi yang terintegrasi di sentra-sentra.

See also  Kementerian PUPR Dorong Pemda Siapkan Program Operasi dan Pemeliharaan Jalan Daerah yang Telah Diserahterimakan

“Dengan begitu soal perizinan, pembiayaan bisa lebih mudah karena dilakukan kolektif, bisa juga factory sharing untuk permesinan modern sehingga daya saing UMKM meningkat,” kata Teten.

Berita Terkait

Potongan Ojol Turun Jadi 8 Persen, Berlaku Mulai 1 Juli
Hutama Karya Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Catatkan Pertumbuhan Berkualitas
Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter
Mentrans: Masa Depan Indonesia Tidak Ditentukan oleh Jawa
Kelola 14 Ruas Tol Di Indonesia, Hutama Karya Catatkan Kinerja Positif Pengelolaan Jalan Tol
Mentrans: Abad ke-21 Bukan Lagi Era Memindahkan Penduduk, Tapi Memindahkan Talenta
Tinjau Lokasi Bencana Gempa Sulteng, Menteri Dody Prioritaskan Keandalan Infrastruktur Dasar
Lewat HK WASH Infra, Hutama Karya Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Melalui Pengelolaan Air Siap Minum

Berita Terkait

Wednesday, 24 June 2026 - 17:20 WIB

Potongan Ojol Turun Jadi 8 Persen, Berlaku Mulai 1 Juli

Tuesday, 23 June 2026 - 19:06 WIB

Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter

Tuesday, 23 June 2026 - 13:18 WIB

Mentrans: Masa Depan Indonesia Tidak Ditentukan oleh Jawa

Tuesday, 23 June 2026 - 13:07 WIB

Kelola 14 Ruas Tol Di Indonesia, Hutama Karya Catatkan Kinerja Positif Pengelolaan Jalan Tol

Sunday, 21 June 2026 - 18:13 WIB

Mentrans: Abad ke-21 Bukan Lagi Era Memindahkan Penduduk, Tapi Memindahkan Talenta

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Nasional

Potongan Ojol Turun Jadi 8 Persen, Berlaku Mulai 1 Juli

Wednesday, 24 Jun 2026 - 17:20 WIB

Berita Terbaru

Terima Laporan Bahlil, Prabowo Pastikan Ketahanan Energi Aman

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:29 WIB

News

DPD RI Perkuat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:12 WIB

News

DPD RI Uji Sahih RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:09 WIB