Mendagri: Diperlukan SDM Unggul untuk Hadapi Bonus Demografi

Monday, 11 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Istimewa

Gambar Istimewa

DAELPOS.com – Bonus Demografi merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia pada Tahun 2030 – 2040. Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Oleh karenanya, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menghadapi tantangan tersebut. Hal ini pula yang ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D pada saat menerima dan menyerahkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Tahun 2019 – 2024 di Kantor Kemendagri, Senin (11/11/2019).

“Bonus demografi, angkatan kerja kita besar sekali, ditambah lagi dengan angka harapan hidup, yang kalau mereka tidak difasilitasi mereka akan menganggur, muncul lah demo, tidak percaya pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi,” kata Mendagri.

Oleh karena itu, kata Mendagri, Pemerintah melalui visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin telah membuat Program Prioritas Pembangunan Nasional yang bertumpu pada 5 (lima) aspek, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Bapak Presiden memahami betul masalah-masalah bonus demografi, masalah SDM, dan lain sebagainya. Sehingga program Bapak Presiden ini terkait dengan SDM, investasi, semua yang terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi bonus demografi,” ujarnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Mendagri meyakini diperlukan adanya sinergi program yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan uang negara dan implementasi kebijakan investasi. Dengan demikian, kebijakan sinergi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ideal.

“Pertumbuhan ekonominya harus di atas 5 persen, kemudian stabilitas politiknya. Untuk mencapainya, diperlukan pengelolaan APBN dan investasi yang harus sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (DAE)

See also  KKP Tingkatkan Konsumsi Ikan Melalui Diversifikasi Olahan Produk

Berita Terkait

Wamen PANRB Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Prima di Kalimantan Barat
DPD RI Sahkan Beberapa RUU dan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan pada Sidang Paripurna Kelima Belas
Ke Maluku Utara, Wamen Viva Yoga, Merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo untuk Membangun Kawasan Transmigrasi
Tutup Raker, Ini Pesan Mendes dan Wamendes
Apresiasi Penguatan LPKS, LaNyalla: Jatim Mampu Turunkan Pengangguran Terbuka
Dukung Layanan Administrasi Pemerintah, Kementerian PANRB-PERURI Lakukan Perjanjian Penugasan
Kolaborasi Jadi Kunci Menuju Pemerintah Digital Berorientasi Kepuasan Pengguna
Mendes Yandri Ajak Muhammadiyah Bina Desa Sukseskan Kopdes Merah Putih

Berita Terkait

Friday, 18 July 2025 - 10:26 WIB

Wamen PANRB Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Prima di Kalimantan Barat

Thursday, 17 July 2025 - 17:04 WIB

DPD RI Sahkan Beberapa RUU dan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan pada Sidang Paripurna Kelima Belas

Wednesday, 16 July 2025 - 22:47 WIB

Ke Maluku Utara, Wamen Viva Yoga, Merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo untuk Membangun Kawasan Transmigrasi

Tuesday, 15 July 2025 - 21:33 WIB

Tutup Raker, Ini Pesan Mendes dan Wamendes

Tuesday, 15 July 2025 - 21:19 WIB

Apresiasi Penguatan LPKS, LaNyalla: Jatim Mampu Turunkan Pengangguran Terbuka

Berita Terbaru

News

BKSAP DPR RI Hadiri AIPA Caucus ke-16 di Phnom Penh, Kamboja

Saturday, 19 Jul 2025 - 09:41 WIB