Kementerian PUPR, Dalam 2 Minggu Selesaikan Rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Papua

Wednesday, 13 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan tugas rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Jayawijaya, Papua sesuai perintah Presiden Joko Widodo pada saat mengunjungi Wamena pada Senin (28/10/2019) silam. Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu untuk rekonstruksi Pasar Wouma sebagai prioritas untuk pemulihan kegiatan ekonomi Kota Wamena.

Pasar Wouma merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Wamena dengan luas 740 m2. Tercatat usai kerusuhan yang terjadi pada 23 September 2019 lalu, sebanyak 128 lapak pedagang rusak terbakar sehingga mengalami rusak berat. Untuk mengembalikan kondisi pasar agar kembali berfungsi sebagai kegiatan jual beli kebutuhan logistik masyarakat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi pasar tersebut dalam 2 minggu dengan anggaran sebesar Rp 4,74 miliar sesuai dengan perintah Presiden. (13/11/2019)

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR menugaskan PT. Nindya Karya didukung Konsultan PT. Virama Karya dan personil TNI AD.

Rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan struktur beton bertulang dari bangunan eksisting sebelumnya. Perbaikan dilakukan pada rangka atap, penutup atap, meja lapak dengan dilapisi keramik, dan perbaikan lantai.

Selain perbaikan Pasar Wouma, Kementerian PUPR juga melaksanakan perbaikan fasilitas sosial dan umum, seperti gedung pemerintahan, toko, sekolah dan rumah penduduk yang rusak akibat aksi massa di Wamena pada September 2019 lalu.

Dari hasil identifikasi di lapangan, sebanyak 6 kantor Pemerintahan mengalami rusak berat, seperti Kantor Bupati Jayawijaya, Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), PLN, KUA dan Kantor Dinas Perhubungan. Selain kantor Pemerintahan, menurut hasil identifikasi terdapat 18 sarana pendidikan, 403 ruko, dan 183 unit rumah warga mengalami rusak berat.

Untuk perbaikan kantor pemerintah baik yang rusak berat dan ringan, diperkiraan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 131,5 miliar dan untuk sarana serta prasarana pendidikan diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,9 miliar. Sementara untuk perbaikan rumah yang rusak, akan dilakukan melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). (PRY))

See also  Aturan Baru Sistem Kerja ASN Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

Berita Terkait

Kementerian PU Bergerak Cepat, Warga Terdampak Kekeringan di Mamuju Terima Bantuan Air Bersih
Rakor Konflik Agraria, Mendes Yandri Rekomendasikan Solusi Desa Dalam Kawasan Hutan
Tingkatkan Ketahanan Jalan terhadap Bencana, Kementerian PU Perkuat 901 Titik Lereng Lembah Anai
Kertas Menyusut Buka Mata Siswa Sumedang tentang Palestina
Hutama Karya Tandatangani Kerja Sama Integrasi Blu-E dalam Rangkaian Launching ETLE HUB
Tiga Sekolah Rakyat di Jabar Siap Difungsikan, Kementerian PU Pastikan Fasilitas Dukung Belajar Siswa
Kementerian PU Pulihkan Fasilitas Publik Aceh, 33 Ribu Ton Material Bencana Diangkut
Hakteknas 2026: Hutama Karya Jadi Wajah Kebangkitan Teknologi Konstruksi Indonesia

Berita Terkait

Wednesday, 12 August 2026 - 15:53 WIB

Kementerian PU Bergerak Cepat, Warga Terdampak Kekeringan di Mamuju Terima Bantuan Air Bersih

Tuesday, 11 August 2026 - 18:21 WIB

Rakor Konflik Agraria, Mendes Yandri Rekomendasikan Solusi Desa Dalam Kawasan Hutan

Tuesday, 11 August 2026 - 17:29 WIB

Tingkatkan Ketahanan Jalan terhadap Bencana, Kementerian PU Perkuat 901 Titik Lereng Lembah Anai

Tuesday, 11 August 2026 - 17:27 WIB

Kertas Menyusut Buka Mata Siswa Sumedang tentang Palestina

Tuesday, 11 August 2026 - 00:00 WIB

Hutama Karya Tandatangani Kerja Sama Integrasi Blu-E dalam Rangkaian Launching ETLE HUB

Berita Terbaru

ilustrasi / fot ist

Ekonomi - Bisnis

Ekspor Nonmigas Tumbuh, Defisit Neraca Dagang Juni 2026 Susut

Wednesday, 12 Aug 2026 - 15:46 WIB

Berita Utama

Kadin: Ekonomi Digital Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Baru

Wednesday, 12 Aug 2026 - 15:31 WIB

Berita Utama

Kemenag Siapkan Dewan Pengawas Baznas, Cegah Monopoli Peran

Wednesday, 12 Aug 2026 - 15:21 WIB