Kementerian PUPR, Dalam 2 Minggu Selesaikan Rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Papua

Wednesday, 13 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan tugas rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Jayawijaya, Papua sesuai perintah Presiden Joko Widodo pada saat mengunjungi Wamena pada Senin (28/10/2019) silam. Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu untuk rekonstruksi Pasar Wouma sebagai prioritas untuk pemulihan kegiatan ekonomi Kota Wamena.

Pasar Wouma merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Wamena dengan luas 740 m2. Tercatat usai kerusuhan yang terjadi pada 23 September 2019 lalu, sebanyak 128 lapak pedagang rusak terbakar sehingga mengalami rusak berat. Untuk mengembalikan kondisi pasar agar kembali berfungsi sebagai kegiatan jual beli kebutuhan logistik masyarakat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi pasar tersebut dalam 2 minggu dengan anggaran sebesar Rp 4,74 miliar sesuai dengan perintah Presiden. (13/11/2019)

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR menugaskan PT. Nindya Karya didukung Konsultan PT. Virama Karya dan personil TNI AD.

Rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan struktur beton bertulang dari bangunan eksisting sebelumnya. Perbaikan dilakukan pada rangka atap, penutup atap, meja lapak dengan dilapisi keramik, dan perbaikan lantai.

Selain perbaikan Pasar Wouma, Kementerian PUPR juga melaksanakan perbaikan fasilitas sosial dan umum, seperti gedung pemerintahan, toko, sekolah dan rumah penduduk yang rusak akibat aksi massa di Wamena pada September 2019 lalu.

Dari hasil identifikasi di lapangan, sebanyak 6 kantor Pemerintahan mengalami rusak berat, seperti Kantor Bupati Jayawijaya, Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), PLN, KUA dan Kantor Dinas Perhubungan. Selain kantor Pemerintahan, menurut hasil identifikasi terdapat 18 sarana pendidikan, 403 ruko, dan 183 unit rumah warga mengalami rusak berat.

Untuk perbaikan kantor pemerintah baik yang rusak berat dan ringan, diperkiraan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 131,5 miliar dan untuk sarana serta prasarana pendidikan diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,9 miliar. Sementara untuk perbaikan rumah yang rusak, akan dilakukan melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). (PRY))

See also  Tiba di Grasberg, Jokowi Melihat Sejarah Pertambangan PT Freeport Indonesia

Berita Terkait

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang
Kementerian PU Suplesi Air untuk Jaga 8.845 Hektare Sawah di Nganjuk
Kementerian PU Perkuat Jembatan Kr Tingkeum untuk Mudahkan Konektivitas dan Lindungi Dari Daya Rusak Sungai
Kementerian PU Kerahkan Pompa hingga Sumur Bor untuk Jaga Ketersediaan Air bagi 3.330 Hektare Sawah di Jatim
Kapal Kayu Lapuk, Ekspedisi Patriot Ajari Warga Segun Bikin Kapal Fiberglas
Kementerian PU Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Hadirkan 871 Kios dan Los untuk Dukung Aktivitas Ekonomi
Gotong Royong Perbaiki Jembatan, Patriot Transmigrasi dan Warga Mamasa Buka Akses Pengeringan Kopi
Kementerian PU Alirkan Air Dengan Pompa Untuk 15 Hektar Sawah di Pinrang

Berita Terkait

Wednesday, 7 October 2026 - 08:19 WIB

Kementerian PU Suplesi Air untuk Jaga 8.845 Hektare Sawah di Nganjuk

Tuesday, 6 October 2026 - 22:23 WIB

Kementerian PU Perkuat Jembatan Kr Tingkeum untuk Mudahkan Konektivitas dan Lindungi Dari Daya Rusak Sungai

Monday, 5 October 2026 - 22:31 WIB

Kementerian PU Kerahkan Pompa hingga Sumur Bor untuk Jaga Ketersediaan Air bagi 3.330 Hektare Sawah di Jatim

Monday, 5 October 2026 - 15:08 WIB

Kapal Kayu Lapuk, Ekspedisi Patriot Ajari Warga Segun Bikin Kapal Fiberglas

Saturday, 3 October 2026 - 21:44 WIB

Kementerian PU Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Hadirkan 871 Kios dan Los untuk Dukung Aktivitas Ekonomi

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Epson Hadirkan SureColor V4000, Printer UV Flatbed Ringkas untuk Bisnis

Wednesday, 7 Oct 2026 - 15:48 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Foto Istimewa

Berita Terbaru

Prabowo Saksikan Penyelamatan Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Hutan

Wednesday, 7 Oct 2026 - 12:50 WIB