Kementan Ajak Masyarakat untuk #BijakCerdasAntibiotik

Sunday, 24 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) ECTAD dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Universitas Lampung dan Pinsar Petelur Nasional (PPN) Lampung menggelar kampanye bijak dan cerdas menggunakan antibiotik di Lapangan KORPRI, Bandar Lampung, 22 November 2019. Kampanye ini merupakan puncak perayaan Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia 2019 di Indonesia.

Dalam sambutan tertulisnya I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) yang dibacakan oleh Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, menekankan untuk memerangi laju resistensi antimikroba diperlukan tindakan dari semua pihak.

“Tantangan dalam memerangi laju resistensi antimikroba dan mengendalikan penyakit infeksi baru harus dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, untuk itu semuanya harus senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi profesional dan selalu menjaga agar antimikroba tetap efektif,” ujarnya.

Menyambung ucapan Syamsul, Direktur Kantor Keuangan USAID, Ravindral Suaris, mengakui peran Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pertanian, atas langkah – langkah penting dalam mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba.

Sertifikasi NKV

Di sektor peternakan, AMR tidak hanya mengancam keberlangsungan kemampuan dalam mengendalikan penyakit infeksi pada ternak, akan tetapi juga mengancam keberlangsungan ketahanan pangan terutama keberlangsungan produktivitas sektor peternakan dalam menyediakan sumber pangan hewani bagi masyarakat.
Menurut Gubernur Lampung Arinal Djuanidi, Provinsi Lampung sangat berkomitmen menangani masalah ini, salah satu upaya adalah pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan pada ternak melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit Usaha Peternakan. NKV adalah sertifikat sah terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan.

See also  Kebutuhan Pangan Terjamin, Apresiasilah Pahlawan Pangan

“Sertifikat NKV ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan pangan untuk masyarakat, sampai saat ini di Indonesia ada 45 unit usaha Budidaya peternakan yang sudah bersertifikat NKV dan 14 (30 %) diantaranya adalah Budidaya Unggas Petelur di Provinsi Lampung, atau yang terbanyak di Indonesia” jelasnya saat menerima sertifikat perhargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Gubernur Lampung bersama Ditjen PKH, serta Pinsar Petelur Nasional atas rekor sertifikasi NKV peternakan unggas petelur terbanyak di tahun 2019.

Atas keberhasilan ini, Arinal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung sepenuh hati berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor peternakan mulai dari penyediaan fasilitas kredit bagi peternak, sampai dengan mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk telur. Hal ini sangat sejalan dengan cita-cita pemerintah daerah provinsi Lampung untuk menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak Indonesia.

Team Leader FAO ECTAD James McGrane menambahkan bahwa pelaku usaha peternakan dan industri peternakan sangat berperan dalam solusi pengendalian laju resistensi antimikroba. Menurutnya, peternak perlu menerapkan praktik-praktik peternakan yang baik (good farming practices) dan pencegahan dan pengendalian infeksi (infection prevention and control), dimana didalamnya terdapat implementasi biosekuriti 3 zona, vaksinasi secara tepat, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Hal ini menjadi solusi pengurangan penggunaan antimikroba di peternakan. Harapannya, dengan peternakan yang bersih dan terjaga, tercipta ternak yang sehat dan tidak mudah terkena penyakit,” ujar James.

Berita Terkait

DPD RI Dorong Penetapan RUU Tentang BUMD
Menteri Dody Minta Jajaran Bergerak Cepat, Jembatan Way Bungur Jadi Prioritas
Manfaatkan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, Transmigrasi Didorong Jadi Pilihan Masa Depan
Indonesia–Jepang Dorong Percepatan Proyek Dekarbonisasi melalui AZEC-EGM ke-9
BULD DPD RI Tegaskan Masa Depan Desa Ditentukan oleh Regulasi yang Selaras dan Berpihak
Anggaran Kementerian PU 2026 Rp118,5 Triliun, Prioritaskan Irigasi Pertanian dan Konektivitas Wilayah
Bangun Karakter Sejak Dini, Kementrans Bangun Ratusan Sekolah dan Toilet
Realisasi Anggaran 2025 Kementerian PU Capai 95,23 Persen, Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya

Berita Terkait

Friday, 6 February 2026 - 10:18 WIB

DPD RI Dorong Penetapan RUU Tentang BUMD

Friday, 6 February 2026 - 09:53 WIB

Menteri Dody Minta Jajaran Bergerak Cepat, Jembatan Way Bungur Jadi Prioritas

Thursday, 5 February 2026 - 17:05 WIB

Manfaatkan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, Transmigrasi Didorong Jadi Pilihan Masa Depan

Thursday, 5 February 2026 - 13:16 WIB

Indonesia–Jepang Dorong Percepatan Proyek Dekarbonisasi melalui AZEC-EGM ke-9

Thursday, 5 February 2026 - 06:48 WIB

BULD DPD RI Tegaskan Masa Depan Desa Ditentukan oleh Regulasi yang Selaras dan Berpihak

Berita Terbaru

Nasional

DPD RI Dorong Penetapan RUU Tentang BUMD

Friday, 6 Feb 2026 - 10:18 WIB

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen Sepanjang 2025

Friday, 6 Feb 2026 - 10:12 WIB

Olahraga

Pertamina Enduro Tundukkan Electric PLN di GOR Ken Arok

Friday, 6 Feb 2026 - 10:01 WIB