Menteri Teten Ingin Ubah Struktur Ekonomi agar Tidak Melulu Didominasi Pemain Lama

Monday, 25 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan sambutan sekaligus memainkan alat musik Tradisional Bali

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan sambutan sekaligus memainkan alat musik Tradisional Bali "Ceng-Ceng" menandai dibukanya acara Muhammadiyah International Business Forum di Denpasar, Bali. Senin(25/11/2019). Hadir Dalam Acara ini Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. Anwar Abbas, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah Muhammad Nadjikh, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali Aminullah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Gede Indra./ daelpos.com

DAELPOS.com — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong transformasi bidang ekonomi guna mengubah struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Saat ini struktur ekonomi Indonesia masih didomimasi oleh pelaku usaha mikro dengan jumlah 63,5 juta unit, disusul usaha kecil 783.132 unit, usaha menengah 60.702 unit, serta usaha besar 5.550 unit.

“Perlu memang transformasi ekonomi supaya struktur ekonomi kita lebih adil, dimana ada pertumbuhan UMKM, dari mikro, menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar. Ini tugas kita,” kata Teten dalam acara Muhammadiyah International Business Forum di Denpasar, Bali, Senin (25/11/2019).

Teten menegaskan perubahan struktur ekonomi perlu dilakukan agar pelaku usahanya terus bergerak maju, dan tidak hanya didomimasi oleh pemain itu-itu saja. “Untuk melaukan itu tidak mudah. Karena itu, butuh pendekatan kemitraan seperti yang akan kami lakukan dengan Jaringan Saudagar Muhammadiyah,” ujar Teten.

Menurut Teten, masalah perubahan struktur ekonomi ini memang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan keduanya, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan UMKM dan sumber daya manusia (SDM). Sektor UMKM dikatakan lebih diprioritaskan dengan maksud supaya terjadi pemerataan pendapatan.

“Kenapa UMKM? Karena sudah lama saya mendengar keluhan beliau (Presiden Jokowi), kalau sore-sore sambil minum teh di acara agak santai beliau sering mengeluh. Saya bangun infrastruktur, saya melakukan deregulasi, kemudahan usaha, saya coba bangun relasi luar negeri supaya investasi masuk ke Indonesia, tapi kok itu-itu saja yang menikmati ekonomi, dan beliau sangat risau dengan struktur ekonomi kita,” pungkas Teten.

Supaya terjadi perubahan terhadap struktur ekonomi, pemerintah melakukan berbagai cara di antaranya membuka akses pembiayaan bagi UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR), dan bantuan modal usaha dari Lembaga Pengelola Dana Bergurlir KUMKM, maupun jaminan akses pasar bagi produk-produk UMKM. “Komitmen Presiden Jokowi mengutamakan UMKM melalui alokasi pembiayaan UMKM ditingkatkan,” papar Teten.

See also  BNPB: Upaya Tanggap Darurat Pascagempa Cianjur

Teten juga menegaskan bahwa UMKM ke depan harus terintegrasi dengan Global Value Chain (GVC) agar dapat terhubung dengan pasar Global. “Pembangunan UMKM ke depan ini mau tidak mau harus punya daya saing yang bisa komplit dengan produk-produk impor karena itu maka pembangunan UMKM ke depan harus terintegrasi dengan Global Value Chain (GVC) supaya bahan bakunya standarisasi terhubung juga dengan pasar global,” katanya

Namun demikian, Teten mengakui sektor UMKM sedang menghadapi tantangan menyusul terjadinya perlambatan ekonomi di tataran global. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, lemahnya ekonomi global tersebut diakui memberi dampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“UMKM hadapi masalah sekaligus tantangan besar. Dimana ekonomi dunia sedang lesuh yang berimbas ke kita, ekonomi kita masih tumbuh 5 persen itupun karena belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Nah konsumsi masyarakat ini ada kaitan dengan UMKM. Sudah berbagai cara dilakukan mulai dari restrukturisasi, kemudahan-kemudahan bisnis dilakukan, suku bunga diturunkan, tapi memang inflasi bisa kita tahan, tapi juga stagnasi,” ucap Teten.

“Ini yang kami diskusi dengan Ibu Sri Mulyani ini ada apa sebenarnya, kok gak bergerak-gerak ekonomi ini. Tapi ini mengindikasi momentum sebenarnya bagi UMKM untuk mengambil alih. Kenapa? Kalau pengusaha besar itu dalam kondisi ekonomi lagi lesuh begini ya sudah digantiin saja usahanya, tutup perusahaannya daripada rugi taruh duitnya. Tapi UMKM gak bisa, ini urusan perut, harus jualan terus,” sambungnya.(RED)

Berita Terkait

Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus Dukungan Program Prioritas Nasional
Mensos: 9.700 Calon Peserta Didik Siap Ikuti Sekolah Rakyat
Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan dan Profesional Melalui Penguatan Kelembagaan dan SDM
Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Kebijakan Anggaran Kementrans
Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas
Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global
Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir
Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua

Berita Terkait

Wednesday, 9 July 2025 - 19:45 WIB

Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus Dukungan Program Prioritas Nasional

Wednesday, 9 July 2025 - 14:08 WIB

Mensos: 9.700 Calon Peserta Didik Siap Ikuti Sekolah Rakyat

Wednesday, 9 July 2025 - 14:03 WIB

Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan dan Profesional Melalui Penguatan Kelembagaan dan SDM

Tuesday, 8 July 2025 - 09:26 WIB

Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Kebijakan Anggaran Kementrans

Monday, 7 July 2025 - 21:11 WIB

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Berkat Akses Mudah, Penumpang LRT Harjamukti Terus Melonjak

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:25 WIB

News

DPR Setujui Anggaran Tambahan Kemenag untuk Tunjangan Guru

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:19 WIB