Peran Pemerintah dinilai Vital untuk Jadikan KUMKM Sebagai Mainstream Perekonomian Nasional

Tuesday, 26 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Peran pemerintah dinilai vital untuk bisa menjadikan KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai mainstream perekonomian Indonesia.

Tak hanya sekedar jadi regulator, motivator, fasilitator atau marketing, namun dibutuhkan campur tangan yang lebih dari pemerintah membuat KUMKM sebagai juru selamat perekonomian nasional,” ujar Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development for Economics and Finance, Taufik Achmad, usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

“Kami dari INDEF dan pak Menteri mendiskusikan berbagai hal terkait koperasi dan UMKM mulai dari kelembagaan, SDM, pendanaan, bagaimana membuat mainstream dilingkup kemenkop jalan dan implementatif, ” kata Taufik Achmad.

Dari pembicaraan itu kedua pihak sepakat, KUMKM harus jadi bagian dari siklus perekonomian dunia sehingga mau tak mau KUMKM harus naik kelas, go digital dan memprioritaskan usaha-usaha yang menjanjikan misalnya industri kerajinan bambu atau alat pertanian.

Contoh UMKM India

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira menambahkan, Indonesia bisa belajar dari UMKM India maupun China yang mampu menjadi basis perekonomian negara masing-masing.

Disaat perang dagang yang terjadi antar AS dan China sehingga mempengaruhi situasi ekonomi global menjadi tidak stabil, beberapa negara malah mendapat keuntungan.
“India itu luar biasa ada perang dagang dia happy, karena ada relokasi peran jasa dan produksi China ke India,” jelasnya.

Bagi Indonesia, adanya perang dagang tersebut sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena ekonomi Indonesia saat lebih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dimana 57% pertumbuhan ekonominya ditunjang konsumsi rumah tangga,” tuturnya.

Menurut ia, situasi perang dagang sebenarnya bisa dimanfaatkan Indonesia. Sektor industri yang dinilai terdampak adanya perang dagang ternyata kalau dilihat tiap-tiap segmennya justru ada yang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal itu justru terjadi pada segmen-segmen yang bisa digarap UMKM.

See also  Sesmenpora Pesan Empat Hal Kepada Pegawai Kemenpora

“UMKM produksi sarung tangan di Bandung kenaikan bisa sampai 200% sejak perang dagang. Itu karena pemain golf di AS mengalihkan pada sarung tangan Indonesia yang biaya masuknya lebih murah,” katanya.

Begitu pula dengan segmen produksi pakaian yang menurutnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pakaian pada 2018 mengalami peningkatan 19% dan trennya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peluang-peluang tersebut menurutnya penting untuk dimanfaatkan KUMKM. Di era keterbukaan komunikasi dan informasi, KUMKM harus bisa kreatif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memanfaatkan peluang pasar baik domestik maupun internasional.(DAE)

Berita Terkait

Jangan Sampai Anak Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri
Mitigasi Risiko, Menteri Dody Pantau Huntara Tegal
Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Disiapkan Menjadi Kawasan Pendidikan Terpadu
KOWANI Tegaskan KLB Tak Punya Dasar Konstitusional
BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi dan Kewenangan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Huntara Rusak Akibat Puting Beliung di Aceh Utara
Hutama Karya Catat Lebih dari 900 Ribu Kendaraan Melintas di JTTS Selama Libur Panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila
Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Program Prioritas Presiden, Pastikan Berjalan Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

Berita Terkait

Monday, 8 June 2026 - 09:20 WIB

Jangan Sampai Anak Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri

Sunday, 7 June 2026 - 18:16 WIB

Mitigasi Risiko, Menteri Dody Pantau Huntara Tegal

Saturday, 6 June 2026 - 20:46 WIB

Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Disiapkan Menjadi Kawasan Pendidikan Terpadu

Friday, 5 June 2026 - 01:49 WIB

KOWANI Tegaskan KLB Tak Punya Dasar Konstitusional

Thursday, 4 June 2026 - 16:01 WIB

BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi dan Kewenangan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Berita Terbaru

Berita Utama

Dari London hingga Papua, Mereka Datang untuk Membangun Indonesia

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:31 WIB

Berita Utama

Pemerintah dan DPR Sepakat ASN Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:29 WIB

foto ist

News

Shin Tae-yong Resmi Latih Persija

Monday, 8 Jun 2026 - 17:02 WIB

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Dolar Tembus Rp18.000, Omzet Warteg Anjlok hingga 50 Persen

Monday, 8 Jun 2026 - 16:57 WIB