DAELPOS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerima kunjungan World Bank yang diwakili oleh Acting Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste Rolande Pyrce di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (25/11).
Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Aryo Hanggono, World Bank Senior Natural Resources Specialist Andre Rodrigues de Aquino, World Bank Program Leader for Sustainable Development and Infrastructure in Indonesia and Timor Leste Alessandra Campanaro, dan World Bank Environment Economist Andhyta Utami.
Dalam kesempatan ini, perwakilan World Bank Andre Rodrigues menyampaikan rencana kerja sama “Ocean for Prosperity Program”. Kerjasama ini menawarkan 3 (tiga) hal untuk mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pertama, tata kelola perikanan berbasis sains. Kedua, peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap kebutuhan pokok nelayan. Ketiga, ketahanan laut dan pesisir.
Merespon hal itu, Menteri Edhy menyatakan terbuka terhadap kerja sama yang sejalan dengan tujuan pemanfaatan laut berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. Sejalan dengan itu, menurutnya poin ketiga yakni kerja sama terkait ketahanan laut dan pesisir yang ditawarkan oleh World Bank memiliki semangat yang sama dengan program kerja yang dijalankan oleh Indonesia saat ini.
Ia mengatakan saat ini KKP fokus pada tiga hal yaitu kawasan perlindungan laut (Marine Protected Areas/MPA), budidaya perikanan dan pencemaran laut. Untuk itu, KKP telah memberlakukan sejumlah kebijakan terkait hal tersebut.
“KKP telah memiliki UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kami juga memiliki regulasi lainnya tentang budidaya dan perlindungan sumber daya laut serta terumbu karang yang sejalan dengan semangat ini,” ucapnya.
“Tak kalah penting, KKP juga menaruh perhatian pada isu sampah plastik. Kami telah melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya, terutama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menanggulangi persoalan ini melalui kebijakan yang sejalan,” tambah Menteri Edhy.
Di samping itu, Menteri Edhy juga menyampaikan kondisi kampung nelayan yang dinilai belum optimal saat ini. Untuk memperbaikinya, ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur yang lebih memadai di sejumlah kampung nelayan. Menteri Edhy berharap, World Bank dapat turut mendukung upaya untuk mengoptimalkan kampung nelayan.
“Pembangunan kampung nelayan ini juga bisa berkembang menjadi daerah pariwisata kuliner. Ini akan membantu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi nelayan-nelayan kita,” ujarnya.
Menutup diskusi, menanggapi Menteri Edhy, Rolande Pyrce mengatakan bahwa program-program KKP tersebut sejalan dengan proyek yang ditawarkan oleh World Bank. Ia menambahkan, pihaknya terbuka terhadap perkembangan yang dapat terjadi dalam prosesnya.
