Keputusan MK Beri Keuntungan Buat Rakyat, Tapi Rugikan Calon Kada Eks Koruptor

Thursday, 12 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Persyaratan pencalonan eks napi korupsi baru saja direvisi pengaturannya di dalam Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Revisi dilakukan karena Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan uji materil Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016.

Alhasil, persyaratan pencalonan yang pernah dipakai pada tahun 2009 kembali dimasukkan ke dalam UU 10/2016.

Alhasil, persyaratan pencalonan yang pernah dipakai pada tahun 2009 kembali dimasukkan ke dalam UU 10/2016.

Satu poin tambahan yang dimaksudkan itu adalah, mensyaratkan kepada eks napi koruptor untuk menunggu 5 tahun pasca menjalani hukuman pidananya jika ingin maju Pilkada.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari, putusan itu merugikan calon kepala daerah yang tersangkut korupsi, namun memberikan keuntungan bagi masyarakat pemilih.

“Pemilih dilindungi haknya dari potensi kealpaan memilih orang yang bermasalah sekaligus menjaga partai dari mencalonkan figur yang berpotensi menciptakan masalah yang sama jika memimpin,” ujar Feri saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/12).

Sementara itu, Feri membeberkan putusan kerugian yang akan ditanggung calon kepala daerah yang pernah tersangkut kasus rasuah.

Dimana, terpidana kasus korupsi tidak akan bisa menjadi calon kepala daerah jika belum memenuhi 3 syarat yang ditetapkan MK.

Sehingga, implementasi putusan MK ini juga bakal menjadi alarm buat kepala daerah lainnya untuk tidak berperilaku koruptif saat memimpin.

“Kepala daerah akan ragu melakukan korupsi karena jika jadi terpidana maka mereka tidak akan dapat mencalonkan diri kembali,” pungkas Feri. (Rmol)

See also  Kunjungi Koperasi Beraset Rp1,6 Triliun, MenkopUKM Target Koperasi Masuk Rantai Global

Berita Terkait

Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan, TEP IPB Kembangkan Sagu Merauke
Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air Bersih, Bantu Warga Pascabanjir Tanah Datar
Mama-mama Wondama Sulap Sampah Jadi Pupuk, Dukung Swasembada Pangan
Kementerian PU Gerak Cepat Pulihkan Konektivitas Aceh – Sumut yang Terdampak Longsor
Dasco Bantah Isu Cawapres, Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan
Hutama Karya Raih Founders’ Honors Bentley 2026 lewat Inovasi Konstruksi Digital pada Proyek Kompleks Parlemen Nusantara
Kementerian PU Tangani Longsor di Jalur Pantai Selatan Tulungagung
Berdayakan Ekonomi Desa, Peternak Ayam Di Parigi Moutong, Sulteng, Dilatih Untuk Lebih Produktif

Berita Terkait

Monday, 9 November 2026 - 16:16 WIB

Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan, TEP IPB Kembangkan Sagu Merauke

Sunday, 8 November 2026 - 18:40 WIB

Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air Bersih, Bantu Warga Pascabanjir Tanah Datar

Sunday, 8 November 2026 - 09:30 WIB

Mama-mama Wondama Sulap Sampah Jadi Pupuk, Dukung Swasembada Pangan

Friday, 6 November 2026 - 09:46 WIB

Kementerian PU Gerak Cepat Pulihkan Konektivitas Aceh – Sumut yang Terdampak Longsor

Thursday, 5 November 2026 - 19:00 WIB

Dasco Bantah Isu Cawapres, Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Komoditas Alpukat Jadi Penggerak Ekonomi Petani di Sumberejo

Monday, 9 Nov 2026 - 16:13 WIB