DAELPOS.com – Masyarakat harus diberi kesempatan seluas mungkin untuk mendapatkan akses pelayanan. Pemerintah daerah, sebagai yang terdekat dengan masyarakat, harus selalu berinovasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memudahkan pelayanan serta mempercepat pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam Seminar Best Practices Kepemerintahan yang Baik di Banjarmasin, Jumat (07/02). Anas menyampaikan bahwa di dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap daerah pasti punya tantangan, seperti tantangan anggaran, sumber daya manusia, maupun keterbatasan wewenang. Begitu pun dengan Kabupaten Banyuwangi.
Anas menekankan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik jangan membuat inovasi hanya sekedar untuk dilombakan saja. Namun inovasi yang ada harus lahir dari kebutuhan masyarakat. “Saya setuju dengan Kementerian PANRB yang sangat ketat sekali dalam memberikan penghargaan. Bukan soal banyaknya inovasi tapi seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, juga diperlukan kolaborasi yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. “Di Banyuwangi kita percaya kemajuan tak mungkin tercapai tanpa kolaborasi,” ungkapnya.
Menurut Anas, setiap kepala daerah harus bisa mengurai setiap tantangan yang dihadapi. Tentu saja ditengah tantangan itu, harus ada skala prioritas. Skala prioritas dianggap penting, karena apabila tidak ada, maka apa yang akan dan sudah dikerjakan tidak akan terukur.
Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan sebuah terobosan yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah. “Kita harus mengubah mindset bahwa tantangan bisa dijadikan peluang dan kesempatan. Salah satunya adalah melalui inovasi,” ujar Anas.
Hal sama juga diungkapkan oleh salah satu anggota Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 Nurjaman Mochtar. Nurjaman mengatakan inovasi pelayanan bagi masyarakat tidak harus rumit dan mahal. “Jadi inovasi itu sederhana dan bisa dilakukan teman-teman semua. Tidak ada kaitannya dengan anggaran,” ujarnya.
Menurutnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak membuat inovasi. Justru inovasi dibuat agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan dengan cara yang optimal dan tidak biasa-biasa saja.
Saat menjadi narasumber dalam Seminar Best Practices Kepemerintahan yang Baik, Nurjaman bercerita mengenai inovasi pelayanan publik yang berhasil mendapatkan penghargaan di United Nations Public Service Awards (UNPSA). Ia mengungkapkan bahwa inovasi-inovasi yang berhasil menang dalam kompetisi UNPSA adalah inovasi sederhana, namun memberikan dampak besar bagi masyarakat. Salah satunya adalah inovasi sistem Early Diagnosis And Treatment (EDAT) milik Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang berhasil mereduksi wabah malaria di Papua Barat.
“Inovasi-inovasi yang masuk ke Kementerian PANRB kebanyakan adalah teman-teman yang berasal dari daerah dan jauh dari Jakarta. Masyarakat itu berpikir kreatif dan sederhana,” ungkap Nurjaman.
Sebagai salah satu anggota Tim Panel Independen yang terlibat dalam penjurian KIPP, keunikan inovasi adalah salah satu kriteria yang dinilai. Artinya, inovasi itu belum pernah ada sebelumnya atau lanjutan dari inovasi yang dilakukan oleh orang lain. Kriteria lainnya antara lain memiliki dampak yang cukup siginifikan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta inovasi tersebut bisa direplikasi instansi lain secara vertikal maupun horizontal.
Hal yang tidak kalah penting adalah keberlangsungan inovasi. Sebuah inovasi harus dipayungi dengan regulasi sehingga apabila terjadi pergantian kepala daerah, inovasi tetap ada. Selain itu inovasi harus dikolaborasikan dengan masyarakat. “Ini akan membuat masyarakat menyadari inovasi tersebut bagian dari kehidupan dan kesehariannya. “Sehingga siapa pun kepala daerahnya, inovasi tersebut tetap melekat pada masyarakat,” pungkasnya.
