Cegah Korupsi, Mendagri Dorong Cashless Transaction

Thursday, 13 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., mendukung penerapan sistem perbankan digital, yakni berupa cashless transaction. Karena dinilai akan menguntungkan, baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, terutama masyarakat.

“Sadar atau tidak, gerakan ini merupakan bagian dari gerakan anti korupsi, karena kita membuat sistem sehingga penyalahgunaan keuangan dapat diperkecil,” kata Mendagri saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Koordinadi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah” di Gedung Kementerian Keuangan Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Mendagri berharap, ke depan anggaran dari Pemerintah Pusat dan dana pendapatan asli tiap daerah dapat digunakan secara efektif dan efisiensi sehingga hasil bisa maksimal.

“Salah satu kunci efektif dan efisien adalah mekanisme penggunaan dan pengawasannya agar tidak terjadi kebocoran. Karena kalau seandainya tidak terjadi kebocoran maka penggunaan dananya bisa maksimal. Salah satu (upaya)nya dengan banking system agar semua transaksi bisa di-trace” pungkasnya.

Menurut Mendagri, penggunaan aplikasi secara “Nationwide” ini memang memiliki tantangan tersendiri, karena Indonesia merupakan wilayah negara yang sangat luas. “Dan masih ada beberapa wilayah daerah yang internetnya kurang memadai,” kata Mendagri.

Selain itu, sambung Mendagri, akses bank yang akan digunakan di daerah juga perlu diperhatikan agar pemerintah daerah mendapatkan kemudahan bertransaksi.

“Jangan sampai dia mau mengambil uang di bank yang bersangkutan tetapi bank itu tidak ada, yang ada bank lain. Nah, ini masalah-masalah teknis yang perlu dibicarakan oleh tim teknis, sehingga tidak mempersulit pemerintah daerah sampai kepala desa,” kata Mendagri.

Penandatanganan MoU Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri dan pihak otoritas terkait, yakni Mendagri, Menko Perekonomian, Menkeu, Gubernur Bank Indonesia, Menkominfo yang diwakili Dirjen Aptika. []

See also  Jadi ASN, Pegawai KPK Wajib Aktualisasikan BerAKHLAK

Berita Terkait

Menteri Dody Percepat Infrastruktur di Wanam, Dukung Target Presiden Prabowo Panen 10.000 Hektare Tahun Ini
Mendes PDT Yandri Dorong Kabupaten Nias Utara Jadi Eksportir Kelapa
Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pusat–Daerah melalui Rakernas DPD RI dan Bappeda Se-Indonesia
Fokus Berdayakan Masyarakat Setempat, Kementrans Tempatkan Hampir 1.300 Transmigran Lokal di 10 Lokasi
Menteri PU Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Merauke Tetap Menjadi Prioritas
Hadiri HPN 2026, Mendes Yandri Harap Media Beri Pencerahan kepada Masyarakat
Tamparan di Wajah Bangsa di Tengah Erosi Kepedulian
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI

Berita Terkait

Tuesday, 10 February 2026 - 16:45 WIB

Menteri Dody Percepat Infrastruktur di Wanam, Dukung Target Presiden Prabowo Panen 10.000 Hektare Tahun Ini

Tuesday, 10 February 2026 - 16:31 WIB

Mendes PDT Yandri Dorong Kabupaten Nias Utara Jadi Eksportir Kelapa

Tuesday, 10 February 2026 - 13:55 WIB

Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pusat–Daerah melalui Rakernas DPD RI dan Bappeda Se-Indonesia

Tuesday, 10 February 2026 - 05:51 WIB

Fokus Berdayakan Masyarakat Setempat, Kementrans Tempatkan Hampir 1.300 Transmigran Lokal di 10 Lokasi

Monday, 9 February 2026 - 19:40 WIB

Menteri PU Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Merauke Tetap Menjadi Prioritas

Berita Terbaru