Mardani: Target Ekonomi Gagal, Target Kemiskinan Harus Realistis

Sunday, 8 March 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Mardani Ali Sera, Inisiator gerakan #KamiOposisi mengungkapkan target Presiden Joko Widodo menurunkan kemiskinan sampai 0 persen pada tahun 2024 bisa tercapai dengan beberapa syarat. Namun, Ia meragukan target itu bisa tercapai.

“Saya apresiasi niatan mulia Presiden Jokowi menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia di akhir periode kepemimpinan beliau. Tapi, menurut saya target itu kelewat tinggi masih di awang-awang sekarang ini,” kata Mardani, Minggu (8/03).

Pasalnya, menurut Legislator Fraksi PKS DPR RI itu belum ada geberakan khusus dalam penanganan kemiskinan di awal periode ke II beliau, “Secara ekonomi janji presiden di periode pertama saja bisa dibilang gagal! Seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, impor semakin tinggi, kebijakan tol laut tidak seperti yang diharapkan padahal menargetkan hidupnya jalur perdagangan antar pulau,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan harus ada geberakan dan formula kebijakan yang efektif dan efisien dibandingkan yang sekarang diterapkan baru ada peluang, “Hasil itu tergantung dari Strategi, proses dan kebijakannya tepat sasaran atau tidak,” kata Mardani.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu berpendapat target yang pengentasan kemiskinan itu bisa terealiasasikan dengan dibuat formula kebijakan yang genuie, teratur, terstruktur dan terukur, “Insya Allah bisa, asalkan harus ada good will dari seluruh pemangku pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah karena masalah kemiskinan ini luar bisa komplek. Ada 19 Kementerian/lembaga yang terkait, mulai dari TNP2K, Kemensos, Kemendikbud, BPS, Bulog, Baznas, pemerintah daerah baik prov atau tingkat I dan II dan lain sebagainya.” ujar Mardani.

Menurut Mardani, Ada tiga hal yang perlu segera disiapkan dari sekarang, pertama harus dibuat payung hukum untuk segera dibuat untuk membuat otoritas terpadu yang menangani kemiskinan. Saat ini, masih tidak singkron kebijakan antar lembaga. Kedua, perlunya dibentuk Badan khusus penanggunalangan kemiskinan yang memiliki otoritas yang kuat menggabungkan penggunaan anggaran, pengelolaan pendataan kemiskinan real, dan SDM full disini. Ketiga, perlunya pelibatan semua akses pendanaan secara kolaboratif baik lokal maupun global. “Ini semua perlu cita-cita mulia yang tulis dan political will,” pungkasnya.

See also  Arahan Kapolri: Perketat Pengamanan Pasca Kebakaran Kejagung

Berita Terkait

Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah
Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak
DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto
COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya
TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak
Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh
Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran
Dirut Pertamina Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Perkuat Sinergi Maritim

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 18:27 WIB

Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah

Wednesday, 18 November 2026 - 21:37 WIB

Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak

Tuesday, 17 November 2026 - 09:27 WIB

DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto

Monday, 16 November 2026 - 12:49 WIB

COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya

Sunday, 15 November 2026 - 10:34 WIB

TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB