daelpos.com – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) kembali memperoleh kepercayaan untuk menggarap infrastruktur strategis nasional dengan meraih dua kontrak rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Aceh dan Provinsi Riau oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kedua proyek ini merupakan bagian dari Program Optimasi Lahan (OPLAH) Kementerian Pertanian untuk mendukung pencapaian swasembada pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita poin 2 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penandatanganan kontrak untuk proyek di Provinsi Aceh dilaksanakan pada Rabu (25/6), dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA) Sumatera I, Azriyan; serta PPK Irigasi dan Rawa I, Fajarullah Mufti. Sementara itu, kontrak untuk Provinsi Riau, ditandatangani pada Selasa (1/7), dihadiri oleh Kepala SNVT PJPA Sumatera III, Insan Prasasti; serta PPK Irigasi dan Rawa III, Cahaya Santosa Samosir. Mewakili Hutama Karya, Executive Vice President (EVP) Divisi Sipil Umum, Rizky Agung, turut hadir dalam penandatanganan kontrak kedua proyek tersebut.
Kedua proyek ini akan mulai dimobilisasi pada minggu pertama Juli 2025 dengan target rampung pada Oktober 2025. Seluruh pendanaan proyek ini bersumber dari APBN Tahun 2025. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menjelaskan bahwa rehabilitasi jaringan irigasi ini merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Aceh dan Riau.
“Melalui rehabilitasi jaringan irigasi di dua provinsi ini, Hutama Karya berkomitmen mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan 2025. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi dua kali per tahun, sehingga produktivitas lahan petani dapat meningkat secara signifikan,” ujar Adjib.
Lebih lanjut Adjib menyampaikan bahwa lingkup proyek di Provinsi Aceh akan mencakup rehabilitasi irigasi pada 11 kabupaten/kota, sementara di Provinsi Riau, rehabilitasi irigasi akan dilakukan pada 3 kabupaten.
Lebih detail, ruang lingkup rehabilitasi mencakup pekerjaan perencanaan detail desain, normalisasi saluran, rehabilitasi bangunan struktur, hingga pergantian pintu air yang rusak. Komponen utama infrastruktur yang direhabilitasi meliputi saluran primer, sekunder, tersier, dan pintu air.
“Rehabilitasi ini akan berdampak langsung bagi sekitar 150 kelompok tani di kedua provinsi, yang tersebar di kurang lebih 150 desa. Dengan pasokan air irigasi yang lebih andal, petani berpeluang meningkatkan intensitas tanam hingga Indeks Pertanaman 2 (IP2),” tambah Adjib.
Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya akan menggunakan teknologi digital construction untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pekerjaan. Di Aceh akan digunakan teknologi LiDAR untuk pemetaan, sementara di Riau akan menggunakan drone untuk survei dan pemetaan lokasi pekerjaan.
Kehadiran kedua proyek ini turut mendorong dampak ekonomi di tingkat lokal melalui penyerapan tenaga kerja lokal dengan mempekerjakan masyarakat setempat.
Rehabilitasi jaringan irigasi ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya percepatan swasembada pangan nasional. “Kita tidak boleh bergantung pada sumber makanan dari luar. Masalah pangan adalah soal kedaulatan, kemerdekaan, dan keberlangsungan bangsa,” ujar Presiden Prabowo seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (setneg.go.id).
Untuk meminimalkan potensi gangguan terhadap aktivitas pertanian selama konstruksi, Hutama Karya akan melakukan koordinasi rutin dengan petani, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait guna menyusun metode kerja yang adaptif di lapangan.
“Rehabilitasi jaringan irigasi ini merupakan investasi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan meningkatnya produktivitas lahan di Aceh dan Riau, kami optimistis proyek ini dapat memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian swasembada pangan 2025, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo,” tutup Adjib Al Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.
