Jokowi: Hati-hati Melonggarkan PSBB

Tuesday, 12 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo meminta rencana melonggarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan secara hati-hati di tengah wabah virus corona (Covid-19).

“Mengenai kelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan PSBB melalui siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5).

Saat ini ada empat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB demi menekan penyebaran virus corona. Sejumlah daerah mengindikasikan akan melonggarkan penerapan PSBB.

Menurut Jokowi rencana untuk melonggarkan PSBB harus berdasarkan pada data dan pelaksanaan di lapangan. Dari data tersebut diharapkan keputusan melonggarkan PSBB dapat dilakukan dengan tepat.

“Semua didasarkan pada data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai kelonggaran PSBB,” ucapnya.

Pemerintah sebelumnya berencana melonggarkan penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Tujuannya agar masyarakat tak terkekang dan kesulitan mencari nafkah akibat PSBB.

Menko Polhukam Mahfud MD saat itu menyatakan pemerintah tengah merancang pedoman terkait kebijakan kelonggaran ini agar dapat mengatur kegiatan apa saja yang bisa dilakukan warga.

“Kami tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kami sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB,” kata Mahfud dalam tayangan langsung akun Instagram pribadinya dikutip Sabtu (2/5).

Rencana kebijakan ini mendapat kritik dari sejumlah partai di DPR. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat bahkan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang selalu mencari celah untuk melakukan pelonggaran PSBB.

Menurutnya, langkah mencari celah untuk merelaksasi itu terlihat seolah mengkomodir kepentingan segelintir orang, tanpa memerhatikan jumlah pasien positif virus corona yang terus bertambah setiap hari.

See also  Hingga 2021, Pemerintah Bangun Hampir 3.000 BLK Komunitas

“Pemerintah sangat lalai dari awal dan sekarang mulai lagi dengan kelalaiannya. Para menteri mulai dari Menko Polhukam sampai Menhub selalu mencari cara untuk melakukan relaksasi di tengah pandemi yang luar biasa ini,” kata Syahrul, Rabu (6/5). (*)

Berita Terkait

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Wednesday, 18 November 2026 - 21:40 WIB

Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB