DAELPOS.com – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) mengalami kemajuan lebih dari 60%. Prosedur dan mekanisme pencairan anggaran juga mengalami perbaikan, dimana yakni bisa cair dalam satu hari.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan, jajaran Kementerian Sosial terus bekerja membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pendemi Covid-19. Mensos menyatakan, jajaran Kemensos terus membuat memperbaiki dan menyempurnakan distribusi bantuan sosial.
“Distribusi bansos tidak menunggu semuanya sempurna 100%. Sebab kalau itu dilakukan, maka Covid-nya sudah selesai, bantuan baru datang. Maka sejalan dengan langkah perbaikan, proses distribusi terus dilakukan,” kata Mensos, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Sosial (20/05).
Dalam kesempatan sama, Kementerian Sosial melaporkan bahwa distribusi bansos, baik bansos Sembako maupun bansos tunai (BST) mengalami progress yang cukup siginfikan.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Pepen Nazaruddin dalam jumpa pers, sore ini (20/05).
“Alhamdulillah, untuk BST sudah dapat kami salurkan kepada sebanyak lebih dari hampir 55.58% Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau total 4.458.130 KPM. Dan pada hari Sabtu (23 Mei), target kita BST tersalurkan kepada 8,3 juta KPM,” kata Asep Sasa Purnama, dalam acara jumpa pers.
Secara lebih rinci, target penyaluran bantuan melalui bank-bank HIMBARA sudah 100% atau sebanyak 753.998 KPM. Kemudian penyaluran melalui PT. Pos sebanyak 3.704.132 KPM, per 20 Mei 2020, jam 15.00.
Asep menyatakan, untuk penyaluran pada Tahap II ditargetkan akan selesai tersalurkan pada Minggu ke-3 Mei, atau sebelum Idul Fitri. Dan Tahap III, pada minggu ke-3 Juni, yakni saat persiapan masuk sekolah.
Capaian progresif tersebut, tidak lepas dari sinergi Kemensos dengan PT Pos. Mensos telah memerintahkan PT Pos agar menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran. PT Pos memang sudah melakukan penjangkuan dengan komunitas, namun Mensos menilai masih kurang banyak.
Mensos meminta PT Pos agar bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbanyak membuka kios di kantor desa, di sekolah, atau lokasi yang mudah diakses KPM.
Asep juga menyatakan, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah memberikan dispensasi terkait dengan pencairan anggaran bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19. “Jadi kalau pencairan untuk anggaran reguler bisa satu minggu. Maka untuk keperluan bantuan sosial kami bisa diproses dalam satu hari,” katanya.
Untuk meningkatkan volume penyaluran, dan memberikan kesempatan lebih luas melayani KPM yang menerima BST, Mensos juga memerintahkan PT Pos untuk memperpanjang durasi penyaluran. “Operasional PT Pos sekarang dimulai jam 07.00 sampai malam. Bisa sampai jam 22.00. Ini tentu kemajuan luar biasa, dan patut diapresiasi,” kata Asep.
Selain itu, perbedaan data dengan daerah sudah bisa dikatakan tidak ada lagi. Data per 20 Mei, jam 15.00 WIB, Kemensos sudah menerima data dari daerah sebanyak 8.346.645 KK. “Kami masih menunggu sisanya lagi, sehingga genap 9 juta KK. Manakala data tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pemda, maka ada pemda lain yang siap menggantikan,” kata Asep Sasa.
Asep mengajak semua elemen masyarakt berdoa agar proses salur bantuan sosial tunai yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia bisa lancar dan bisa lebih cepat lagi.
Di bagian lain, Dirjen Linjamsos Pepen Nazaruddin menyatakan, distribusi bansos bantuan Presiden sudah selesai Tahap I di DKI Jakarta. Kemudian di Bodetabek sedang berlangsung untuk Tahap I hampir 90%. Pada saat ini pula, bansos beras dari Perum Bulog 25 kg realisasinya sudah sampai 85,87%.
“Kemudian untuk bansos sembako bantuan Presiden di DKI Jakarta saat ini sudah sampai pada Tahap III DKI Jakarta dan Bodetabek sudah 40%. Kita targetkan sebelum lebaran sudah bisa dituntaskan sebanyak 100%. Diharapkan sebelum lebaran, di DKI Jakarta sudah sampai Tahap III dan Bodetabek bisa sampai Tahap II,” kata Pepen.
Asep maupun Pepen menyampaikan apresiasi atas dukungan para kepala daerah baik para gubernur, bupati dan wali kota serta aparatur dari kecamatan bahkan desa dan kelurahan juga aparatur keamanan dari kepolisian dan TNI dan para relawan yang mengawal salur bantuan sosial.
