KPK: Pendekatan Politik, Strategi Baru Optimaliskan Pemberantasan Korupsi

Wednesday, 27 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Upaya optimalisasi pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan jika cara pandang  terhadap korupsi dan berbagai akar masalah yang mengitarinya tidak berubah.

Menurut Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, kemajuan signifikan dalam agenda pemberantasan korupsi sulit dicapai jika tidak ada perubahan mendasar dalam keseluruhan sistem pemberantasan dan juga pencegahan korupsi.

“Harus ada cara yang lebih radikal untuk mengoptimalkan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi,” tegasnya dalam diskusi daring bersama pegawai KPK pekan lalu.

Dia menjelaskan cara pandang baru tersebut selanjutnya diharapkan bisa menjadi dasar, bukan hanya dalam rangka optimalisasi sistem pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, andal, efektif dan akuntabel, melainkan juga dalam upaya merumuskan strategi baru untuk pencegahan korupsi.

Menurutnya, cara pandang yang berkembang selama ini, seolah-olah agenda pemberatasan korupsi semata-mata sebagai masalah hukum. Akibatnya, lanjut dia, upaya pemberantasan korupsi hanya berputar pada soal kelembagaan penegakan hukum berikut kewenangannya masing-masing.

Untuk itu, lanjut Haris, dibutuhkan cara pandang dan strategi baru di luar masalah hukum. Menurut dia setidaknya ada empat akar masalah lain di balik fenomena korupsi. Pertama, melihat korupsi sebagai produk dari politik dan sistem demokrasi yang juga cenderung koruptif, sehingga diperlukan reformasi sistem pemilu, reformasi kepartaian, dan reformasi sistem perwakilan.

Kedua, melihat korupsi sebagai produk dari birokrasi yang tidak rasional dan korup, sehingga perlu reformasi birokrasi. Ketiga, melihat korupsi sebagai penyakit sosio-kultural yang perlu ditangani melalui pendekatan dan strategi sosio-kultural pula. Keempat, melihat korupsi sebagai produk dari sistem dan manajemen administrasi keuangan negara yang buruk, dalam arti masih membuka peluang yang besar bagi korupsi.

“Di luar berbagai upaya yang bersifat hukum, harus ada upaya politik menata sistem demokrasi. Pendekatan politik inilah yang menjadi strategi baru optimaslisasi penindakan dan pencegahan korupsi ke depan,” jelasnya.

See also  Kolaborasi Global, PLN Gandeng Sumitomo Kembangkan PLTSa Kapasitas 50 MW di Jawa Barat

Berita Terkait

Hari Bakti Transmigrasi ke-75, Lampung Kini Bertransformasi dari Tujuan Jadi Daerah Asal
Diskusi Strategis Lintas Sektor, Kemenko IPK Bersama Hutama Karya Bahas Konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera
Mendes Yandri Harap Pelantikan ABPEDNAS Tingkatkan SDM Warga Desa
Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia Melalui Transmigrasi Baru
Hadiri Koordinasi Lintas Sektor, Hutama Karya Bantu Pulihkan Akses Terdampak di Sumatra Barat
Kementerian PU Tuntaskan Normalisasi Sungai dan Perbaikan Infrastruktur di Tapanuli-Sibolga
DKD Garda Prabowo Riau Bikin Posko Penggalangan Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir
DPR: Tindak Tegas Pelaku Pembalakan Liar di Kalbar

Berita Terkait

Saturday, 13 December 2025 - 11:29 WIB

Hari Bakti Transmigrasi ke-75, Lampung Kini Bertransformasi dari Tujuan Jadi Daerah Asal

Saturday, 13 December 2025 - 11:24 WIB

Diskusi Strategis Lintas Sektor, Kemenko IPK Bersama Hutama Karya Bahas Konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera

Friday, 12 December 2025 - 14:59 WIB

Mendes Yandri Harap Pelantikan ABPEDNAS Tingkatkan SDM Warga Desa

Friday, 12 December 2025 - 13:29 WIB

Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia Melalui Transmigrasi Baru

Friday, 12 December 2025 - 11:37 WIB

Hadiri Koordinasi Lintas Sektor, Hutama Karya Bantu Pulihkan Akses Terdampak di Sumatra Barat

Berita Terbaru