Ditanya Ganjar soal Bayar Listrik, FX Hadi Rudyatmo: Uang Habis untuk Tangani Corona

Monday, 8 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku tak dapat membayar biaya listrik hingga akhir tahun. Bahkan ketika ditanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rudy menegaskan sedang tidak mempunyai uang untuk membayar.

“Kemarin saya ditanya oleh Pak Gub, Solo bener nggak bisa bayar PLN? Betul. Karena uangnya habis untuk penanganan COVID-19,” kata Rudy di Balai Kota Solo, Senin (8/6/2020).

Pemkot telah membayar tagihan listrik bulan Mei. Menurutnya, pemkot hanya mampu membayar listrik hingga Juni 2020.

“Setiap bulan itu kisarannya Rp 5 miliar. Kita sanggup sampai Juni. Kita utamakan untuk BPJS dan gaji karyawan,” ujar dia.

Sekda Kota Solo Ahyani menambahkan, biaya hampir Rp 5 miliar itu hanya digunakan untuk penerangan jalan umum (PJU). Selain itu masih ada biaya listrik untuk gedung-gedung pemkot seperti balai kota, rumah dinas dan kantor-kantor dinas.

Ahyani menegaskan pemkot sejak awal telah menganggarkan dana pembiayaan listrik. Namun anggaran tersebut termasuk yang dialihkan untuk penanganan virus Corona.

Menurutnya wajar jika Pemkot Solo meminta penangguhan pembayaran kepada PLN. Apalagi PLN merupakan BUMN.

Dia juga berharap agar peristiwa tahun 2011 tidak terjadi lagi. Saat itu PLN sampai mematikan JPU di jalan-jalan protokol karena menunggak pembayaran.

“Ya harapannya jangan (seperti kasus 2011), kan sesama pemerintahan. Kami sudah mengirimkan surat, sudah dibalas tidak bisa. Kita masih berusaha agar bisa (ditangguhkan). Tidak mungkinlah pemkot mau ngemplang, pasti kita bayar awal 2021,” tutupnya. []

See also  Segera Diresmikan, Mal Pelayanan Publik Jadi Kado HUT Kabupaten Tabalong

Berita Terkait

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN
Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah
Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek
Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Berita Terkait

Monday, 10 February 2025 - 16:44 WIB

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN

Friday, 7 February 2025 - 06:53 WIB

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Friday, 31 January 2025 - 09:23 WIB

Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi

Sunday, 26 January 2025 - 12:15 WIB

Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan

Berita Terbaru