DAELPOS.com – Radikalisme masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendorong peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya mencegah munculnya benih radikal dan intoleransi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Keterlibatan BNPT dalam penanganan radikalisme dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan pada ASN menjadi kunci keberhasilan pemerintah untuk mencegah munculnya radikalisme ASN. Menurutnya pengaruh lingkungan, globalisasi, revolusi 4.0, dan media sosial merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia.
“Radikalisme dan intoleransi dapat diatasi dengan mengajak semua elemen bangsa untuk bersikap rendah hati dalam beragama dan menerima serta mensyukuri keanekaragaman Indonesia,” kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di Bogor, Jumat (10/07).
Kementerian PANRB bekerja sama dengan BNPT dan instansi lain untuk melakukan tindakan pencegahan paham intoleransi dan radikalisme di lingkungan ASN. “Kementerian PANRB tidak bisa menangani masalah radikalisme ASN sendiri. Kita harus terus bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini, demi menjaga keberlanjutan masa depan bangsa kita,” jelasnya.
Di tahun 2019, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 instansi pemerintah, yaitu Kementerian PANRB, Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenkumham, BNPT, BIN, BKN, BPIP, dan KASN tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi portal aduanasn.id. Portal tersebut menampung aduan masyarakat terkait praktik intoleransi dan radikalisme yang dilakukan ASN.
Menteri Tjahjo mengimbuhkan bahwa adanya radikalisme dikarenakan nilai Pancasila terdegradasi. Selain itu munculnya radikalisme dan intoleransi dikarenakan pemahaman terhadap agama yang belum banyak dan wawasan yang kurang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan kebhinekaan di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan bahwa program antisipasi penanganan ASN terpapar radikalisme dan intoleran menjadi fokus BNPT. Ia menyampaikan, obat dari radikalisme adalah ideologi Pancasila. Untuk itu pihaknya tidak ingin ada kelompok yang tidak paham dengan ideologi Pancasila, terutama kaum milenial.
“Kita ingin yakinkan bahwa ideologi Pancasila adalah yang terbaik dan mudah-mudahan dapat dipahami kaum milenial, karena saat ini mereka banyak konsumsi ideologi dari internet. Generasi muda harus diselamatkan dari pandangan miring yang seolah-olah benar,” ungkapnya.
Boy menceritakan bahwa saat dilantik pada bulan Mei 2020 menjadi Kepala BNPT, Presiden Joko Widodo memberi beberapa pesan yang harus dijalankan seperti memperluas program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana teroris. Selanjutnya meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain serta meningkatkan kerja sama dengan tokoh agama, moderat tokoh masyarakat dalam penyampaian pesan di berbagai daerah dalam mereduksi paham radikal.
