DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan dan air. Pembangunan bendungan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya Bendungan Napun Gete yang berada di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta pembangunan Bendungan Napun Gete selesai lebih cepat dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Menurut Menteri Basuki, ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain.
“Kita upayakan selesai lebih cepat dari jadwal semula Mei 2021, karena mengejar musim hujan 2021 awal,” kata Menteri Basuki saat meninjau pembangunan Bendungan Napun Gete pada Rabu (5/8/2020).
Progres pembangunan Bendungan Napun Gete saat ini sudah mencapai 84,21%, dengan rencana dilakukan impounding pada Desember 2020. Saat ini konstruksi bendungan sudah berada di level ketinggian 210 meter atau sisa 13 meter dari rencana ketinggian bendungan 220 meter. Dalam waktu dekat, pembangunan fisik akan masuk pada tahap mechanical dan landscape.
Bendungan Napun Gete direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektar. Diharapkan dengan selesainya bendungan ini nanti dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 khususnya di bidang pertanian.
Bendungan Napun Gete memiliki kapasitas tampung 11,22 juta m3 dengan luas genangan 99,78 hektare (Ha). Menurut Menteri Basuki, keistimewaan Bendungan Napun Gete adalah base flow-nya lebih bagus dari Rotiklot di Kabupaten Belu dengan kapasitas tampung 3,3 juta m3 dan Raknamo di Kabupaten Kupang yang memiliki kapasitas 13 juta m3.
Selain untuk irigasi, bendungan multifungsi ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 megawatt. Bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendali banjir dan sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pembangunan Napun Gete menggunakan biaya APBN sebesar Rp 880 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) dengan masa pelaksanaan Januari 2017 dan selesai Oktober 2020. Selama masa Pandemi COVID-19, pekerjaan pembangunan bendungan tidak dihentikan untuk menjaga kesinambungan roda perekonomian, terutama penyediaan lapangan kerja bagi kontraktor, konsultan dan tenaga kerja konstruksi beserta kegiatan yang mengikutinya.
“Sebelum peresmian nanti, jalan akses sepanjang 11 kilometer agar diaspal, anggaran yang dibutuhkan tidak sampai Rp 100 miliar, nanti kita lakukan adendum,” tutur Menteri Basuki.
Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi yang turut hadir dalam tinjauan Bendungan Napun Gete menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kecintaannya terhadap NTT serta kepada Kementerian PUPR atas perhatian dan kinerjanya dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi NTT.
Hingga saat ini, Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah membangun tujuh bendungan di Nusa Tenggara Timur. Dua bendungan telah selesai yakni Raknamo di Kabupaten Kupang pada tahun 2018 dan Rotiklot di Kabupaten Belu tahun 2019. Selanjutnya Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Manikin di Kota Kupang, dan Napun Gete tengah dalam proses konstruksi.
Sisanya dua bendungan lain yakni Mbay di Kabupaten Nagekeo dan Welekis di Kabupaten Belu dalam tahap persiapan pembangunan. Bendungan Mbay mulai lelang bulan depan dan Welikis lelang tahun depan.
Secara keseluruhan, dari 61 bendungan yang dibangun Kementerian PUPR pada periode 2015-2019, sebanyak 15 bendungan telah selesai. Selain Napun Gete, dua bendungan lain yang selesai tahun ini adalah Bendungan Tukul dan Tapin.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Airlangga Mardjono, Dirut PT Nindya Karya Haedar Karim, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang, Agus Sosiawan, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)
