DAELPOS.com – Jelang Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang digelar di tengah Pandemi COVID-19, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian gencar berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia untuk memberikan pengarahan terkait persiapan Pilkada dan juga memonitor perkembangan Pemda menangani COVID-19.
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2020 bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (25/8/2020) malam, Mendagri mengatakan, Pilkada Serentak 2020 merupakan momentum untuk menjadikan masyarakat sebagai agen perlawanan terhadap COVID-19.
Namun mantan Kapolri itu mengingatkan hal tersebut harus bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan yang baik.
“Momentum Pilkada bukan menjadi media penularan, melainkan justru menjadi gelombang memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan COVID-19,” kata Mendagri Tito yang juga sekaligus memberikan Pengarahan kepada satgas COVID-19 se-Provinsi Sumatera Barat, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kalau protokol kesehatan dilakukan dengan benar. Kalau tidak, maka akan jadi klaster,” tegasnya.
Mendagri pun menyatakan bahwa tidak satupun ahli yang bisa menjawab kapan pandemi Covid-19 selesai. Yang ada, lanjut dia, baru sebatas skenario-skenario prediksi pandemi selesai, yaitu skenario saat vaksin ditemukan, obat Corona ditemukan dan saat terjadinya herd immunity.
Penanganan pandemi, kata Mendagri, merupakan urusan sosial kontrol. Perlu dukungan dari seluruh jajaran pemerintah di daerah agar pandemi bisa tertangani dengan baik.
“Tidak cukup hanya diimbau dan didorong. Perlu ada keserentakan dan kesungguhan untuk menangani COVID-19 ini. Kita juga masih perlu meningkatkan masalah 3 M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” tambahnya.
Rapat Koordinasi yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kepala Daerah se-Provinsi Sumatera Barat, baik secara langsung maupun mengikuti secara virtual tersebut juga menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), serta seluruh pihak terkait termasuk Forkopimda se-Sumbar.
