Cegah Korupsi, KPK Dorong Penggunaan E Katalog dan Marketplace

Tuesday, 8 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Hampir 70 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi berawal dari pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam rangkaian acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020, Agustus lalu.

Mencermati fakta tersebut, Nawawi  mengungkap praktek penerapan e-katalog dan marketplace dalam pengadaan barang dan jasa merupakan satu instrumen yang  sangat penting dalam kaitannya dengan strategi pencegahan korupsi. “Kita butuh inovasi dan instrumen yang perlu diterapkan sedemikan rupa, sehingga bisa mengatasi kondisi ini,” ungkapnya.

Rangkaian ANPK  ini dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, Sekjen Kemendikbud, Ainun Na’im, Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Sonny Sumarsono, Sekjen  Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy Teguh, Ketua LKPP Ronny Dwi Susanto dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Nawawi, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Na’im menjelaskan inovasi pengadaan barang dan jasa yang telah diterapkan Kemendikbud melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), telah mencatat transaksi 288 ribu lebih sejak diluncurkan pertengahan 2019 lalu.

“Sekolah bisa belanja melalui sistem itu secara online. Belanja buku, alat tulis dan keperluan sekolah, semuanya bisa menggunakan SIPLah dengan harga yang kompetitif dalam marketplace itu, terbuka dan transparan,” jelas Ainun.

Menurut Ainun, selama ini sekolah kurang memiliki kapasitas dalam melakukan pengadaan dan sering menghadapi sejumlah masalah. Sistem informasi pengadan sekolah atau SIPLah menjawab sejumlah masalah tersebut karena sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan Kemendikbud ini menggandeng sejumlah market place.”Hingga  saat ini ada 78215 satuan pendidikan yang telah menggunakan SIPLah dengan 11 ribu penyedia barang dan jasa,” ungkap Ainun

See also  ASDP Siap Sambut Nataru, Maksimalkan Layanan Penyeberangan Jawa-Bali

Sementara itu Pemprov Jawa Barat telah melaju dengan mengembangkan Mbizmarket. Lewat Mbizmarket, transaksi pembayaran tunai dihilangkan dan memudahan memperoleh barang dan jasa.

“Anggaran kami pertahun untuk membeli barang dibawah 50 juta rupiah itu sekitar 250 milyar rupiah. Dulu prosesnya manual dan harus berpergian secara fisik, jadi ada biaya-biaya tambahan seperti transportasi, parkir dan lainnya. Potensi fraudnya juga ada. Maka sesuai dengan visi Jabar digital, kami mentransformasikan semua pembelian barang wajib digital,” ungkap Emil, sapaan Ridwan Kamil

Emil menambahkan, sejumlah keuntungan dirasakan Pemerintah Jabar seperti harga yang diperoleh adalah harga yang paling baik. Ini memungkinkan karena menurut Emil setiap marketplace yang bekerja sama harus melalui verifikasi. Terdapat juga toleransi harga di range plus minus 10 persen dari harga normal. “Ada pola-pola yang disepakati, seperti saat pemerintah tidak tahu harga dasar barang yang akan dibeli, sistem verifikasi itu yang akan membantu,” katanya.

Atas inovasi pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan, KPK mengapresiasi Kemendikbud dan Pemerintah Jabar yang telah melaksanakan Praktik Baik penggunaan E-katalog dan marketplace Dalam Pengadaan barang dan Jasa. Penghargaan ini juga diberikan kepada Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) yang telah mengembangkan Alkes PINTAR, marketplace pengadaan alat kesehatan di Indonesia.

Berita Terkait

Pertamina Raih Empat Penghargaan Bergengsi di Asian Management Excellence Awards 2025
Menteri PU: APBN Bukan Target, Pelayanan Masyarakat dan Menjalankan arahan Presiden adalah Prioritas
Kementerian PU Targetkan Pembangunan 4 Stadion Sepak Bola Selesai Awal 2025
Menteri Dody Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Kinerja Dalam Pembangunan Infrastruktur
Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Terkait Pernyataan Trump
Sultan Minta Peningkatan Kompetensi Kartu Prakerja Disesuaikan dengan Program Unggulan Pemerintah
Kunjungi Blok Rokan, Menteri Bahlil: Naikkan Produksi, Jaga Marwah Negara!
Hadiri Rakor Lintas Kementerian, Kementerian Transmigrasi Akan Permudah Penyelesaian Aduan Lahan

Berita Terkait

Saturday, 8 February 2025 - 15:13 WIB

Pertamina Raih Empat Penghargaan Bergengsi di Asian Management Excellence Awards 2025

Saturday, 8 February 2025 - 15:09 WIB

Kementerian PU Targetkan Pembangunan 4 Stadion Sepak Bola Selesai Awal 2025

Saturday, 8 February 2025 - 15:05 WIB

Menteri Dody Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Kinerja Dalam Pembangunan Infrastruktur

Friday, 7 February 2025 - 22:31 WIB

Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Terkait Pernyataan Trump

Friday, 7 February 2025 - 12:15 WIB

Sultan Minta Peningkatan Kompetensi Kartu Prakerja Disesuaikan dengan Program Unggulan Pemerintah

Berita Terbaru

News

Dua Target BKSAP Gelar FGD Nasional Peduli Palestina

Saturday, 8 Feb 2025 - 15:20 WIB

News

Pertamina Bawa UMKM Tempe Indonesia Mendunia

Saturday, 8 Feb 2025 - 15:18 WIB