DAELPOS.com – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan pelaku UMKM di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Yakni, kreatifitas, digitalisasi, dan kolaboratif.
“Dalam peradaban baru seperti saat ini, pola pikir pelaku UMKM harus berubah. Contoh kongkritnya, produk makanan dan minuman harus dikemas secara lebih higienis,” kata Prof Rully, saat memberikan sambutan pada acara Workshop dengan tema Kebijakan Ekonomi di Era Covid 19″, di Kampus STH Pasundan, Kota Sukabumi, Sabtu (19/9).
Saat ini, lanjut Prof Rully, pembayaran secara tunai perlahan sudah mulai berkurang. Artinya, pelaku UMKM harus memahami perubahan pola konsumen dalam pembayaran secara cashless.
“Sedangkan menyangkut kolaboratif, kita tidak bisa lagi berbisnis secara individu atau sendiri-sendiri. Ini saatnya menjalin kolaborasi dalam menjalankan usaha agar skala usaha semakin berkembang,” jelas Prof Rully.
Terlebih lagi, menurut Prof Rully, dampak pandemi Covid-19 bagi UMKM sudah menganggu sisi supply dan demand. Banyak UMKM yang berhenti produksi karena modal habis untuk keperluan keluarga. Begitu juga dengan arus bahan baku yang terhambat.
“Sisi demand UMKM juga sangat terdampak. Bahkan, kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga Kuartal I 2021,” ungkap Prof Rully.
Oleh karena itu, Prof Rully menekankan bahwa pemerintah turun tangan membantu UMKM untuk memperkuat sisi supply dan demand. “Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN khusus KUMKM sebesar Rp123,46 triliun,” kata Prof Rully.
Selain itu, lanjut Prof Rully, pemerintah juga menggulirkan program lain yakni Bantuan Presiden bagi pelaku usaha ultra mikro. Yaitu, bantuan permodalan sebesar Rp2,4 juta perorang. Program Banpres tersebut akan menyasar sekitar 12 juta pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia.
“Untuk itu, pemerintah Kota dan Kabupaten yang memiliki database pelaku usaha ultra mikro di daerahnya, jangan mempersulit dengan persyaratan yang berat dan rumit,” tegas Prof Rully.
Sementara Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menegaskan bahwa dinamika Covid-19 belum tuntas hingga saat ini. Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan realokasi dan re-fokus anggaran untuk penanganan pandemi tersebut.
“Saat ini, kita fokus penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan recoveri ekonomi,” tandas Fahmi.
Untuk recoveri ekonomi, Pemkot Sukabumi sudah menggulirkan tiga program sebagai roadmap ke depan. Pertama, program untuk meningkatkan kualitas produk dan manajerial UMKM. “Di dalamnya meliputi PIRT dan labelisasi halal yang akan ditingkatkan,” kata Fahmi.
Kedua, program untuk mengkoneksikan antara produsen dan konsumen. Di dalamnya termasuk pelatihan bagi UMKM dalam menerapkan digital marketing. “Kita juga sudah membuat marketplace bagi produk UMKM khas Sukabumi,” ujar Fahmi.
Ketiga, lanjut Fahmi, program Sukabumi Tumbuh Bersama yang merupakan dukungan penuh Pemkot bagi pengembangan UMKM. “Kita akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergitas,” tandas Fahmi.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Ketua STH Pasundan Sukabumi Abah Ruskawan menjelaskan, pihaknya akan menjadi pusat bantuan hukum bagi pedagang kaki lima dan pelaku KUMKM. “Kita memiliki Biro Hukum yang akan melindungi mereka,” tegas Abah.
Abah menambahkan, pihaknya sudah memiliki wadah sertifikasi halal hingga HAKI. “Jangan sampai ada brand UMKM Sukabumi yang diambil orang lain,” pungkas Abah.
