Kemendagri Up Date Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,165 T (99,27%), Bawaslu 3,433 T (99,02%), dan PAM 1,053 T (69,36%)

Saturday, 26 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis hingga saat ini pertanggal 25 September 2020 Pukul 16.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai berikut: KPU, yaitu sebesar Rp. 10,165Triliun atau 99,27%, Bawaslu Rp. 3,433 Triliun atau 99,02%, Pengamanan Rp. 1,053 Triliun atau 69,36%. Hal tersebut, ia sampaikan, Sabtu (26/9/2020).

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk KPU bahwa ada 260 Pemda (didalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU.

“260 Pemda (didalamnya seluruh provinsi yg melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU,” ungkap Ardian.

Ia juga menguraikan daerah yang melaksanakan Pilkada yang transfernya di bawah 100%* ((didalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya masih dibawah 70% yaitu: Kota Bandar Lampung (66,67%), Kab. Boven Digoel (64,90%) dan Kab. Keerom (45,00%))*

Untuk Bawaslu, Ardian mengatakan ada 259 Pemda (didalamnya seluruh Pemda provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke Bawaslu.

“Selain itu, masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100% ((didalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 70%, yaitu: Kota Bandar Lampung (63,16%), Kab. Keerom (63,16%), dan Kab. Waropen (57,33%)),” katanya.

Adapun Pemda (kabupaten/kota) yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan meliputi: Prov. Lampung, yaitu Kab. Way Kanan (KPU: 94,46%), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67% / Bawaslu: 63,16%). Prov. Kalimantan Timur, yaitu Kab. Paser (KPU: 93,73%). Prov. Maluku Utara, yaitu Kab. Halmahera Utara ( Bawaslu: 79,08%). Prov. NTT, yaitu Kab. Sumba Barat (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Timor Tengah Utara (KPU: 99,98%). Prov.Papua, yaitu Kab. Merauke (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Waropen (KPU: 75,00% / Bawaslu: 57,33%), Kab. Supiori ( Bawaslu: 87,50%), Kab. Boven Digoel ( KPU: 64,90% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Keerom (KPU: 45.00% / Bawaslu: 63,16%), Kab. Pegunungan Bintang (Bawaslu: 70,00%). Prov. Papua Barat, yaitu Kab. Raja Ampat (KPU: 80,74% / Bawaslu: 73,76%), Kab. Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98%).

See also  Hak Dasar Anak, Pentingnya Sinergi Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Terkait dengan penganggaran kepada pihak pengamanan, Ardian menyatakan sudah 130 Pemda termasuk 9 Provinsi yang sudah transfer 100 %.

“130 Pemda (didalamnya ada Prov Sumbar, Prov Jambi dan Prov Kalteng) telah 100% transfer ke Pihak Pengamanan,” imbuhnya.

Diakhir, Ardian juga memberikan penekanan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada belum selesaikan NPHD nya yang transfernya belum 100% untuk segera selesaikan transfernya, baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, maupun Pengamanan. Terlebih bagi daerah yang saat tahap masa kampanye diisi Penjabat Sementara (Pjs).

“Khusus bagi para Penjabat Sementara (Pjs) yang tidak segera menyelesaikan NPHD nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti,” tegas Ardian.

Berita Terkait

Mendes Tegaskan Kopdes Merah Putih di NTT Harus Serap Tenaga Kerja Lokal
PPAPP DKI Gelar Penyuluhan Keluarga di 267 Kelurahan
Menteri PANRB:Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum
Menuju Fungsional, Hutama Karya Catatkan Progres Signifikan Sekolah Rakyat DKI Jakarta dan Banten
Pemerintah-DPR Bahas RUU PFII
Momentum 8 Dekade BNI, Transformasi Perkuat Kinerja dan Daya Saing
Mentrans Ucapkan Selamat kepada Taufiequrachman Ruki
Dukung Konektivitas Udara Nasional: HKA Rawat Infrastruktur Bandara Halim

Berita Terkait

Saturday, 4 July 2026 - 00:29 WIB

Mendes Tegaskan Kopdes Merah Putih di NTT Harus Serap Tenaga Kerja Lokal

Friday, 3 July 2026 - 18:40 WIB

PPAPP DKI Gelar Penyuluhan Keluarga di 267 Kelurahan

Friday, 3 July 2026 - 17:57 WIB

Menteri PANRB:Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum

Friday, 3 July 2026 - 11:30 WIB

Menuju Fungsional, Hutama Karya Catatkan Progres Signifikan Sekolah Rakyat DKI Jakarta dan Banten

Thursday, 2 July 2026 - 18:16 WIB

Pemerintah-DPR Bahas RUU PFII

Berita Terbaru