DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau sejumlah kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (1/10/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan dan target penyelesaiannya, sebagian besar di tahun 2020 dan sisanya di tahun 2021.
“Hari ini saya meninjau sekaligus mengontrol dimulainya penataan kawasan wisata Labuan Bajo. Di sini memang dibangun titik-titik kawasan yang telah kita tentukan dan direncanakan sejak tahun 2019 serta pekerjaannya telah dimulai, seperti di Goa Batu Cermin ini yang sudah selesai 49%,” kata Presiden Jokowi.
Penataan Goa Batu Cermin meliputi pembangunan sejumlah fasilitas seperti ampiteater dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal. Fasilitas lain yang juga dibangun adalah trekking point menuju goa, kantor pengelola, loket, kafetaria, area parkir, auditorium, pusat informasi, dan toilet. Presiden Jokowi menekankan pentingnya penggunaan material lokal, seperti batu alam dan andesit dalam pengerjaan prasarana dan sarana, termasuk misalnya penggunaan batu alam kefa untuk bangunan Puncak Waringin.
Untuk pengerjaan jalur trekking Goa Batu Cermin dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Pengerjaan ini meliputi pembongkaran jalur trekking eksisting dan pekerjaan beton jalur trekking dengan melibatkan 90 pekerja lokal selama 42 hari kerja.
Penataan Goa Batu Cermin dikerjakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi NTT Ditjen Cipta Karya mulai 16 Maret 2020. Kontraktor pelaksana penataan kawasan ini adalah PT Karya Shinta Manarito dengan kontrak senilai Rp 29,83 miliar.
Goa Batu Cermin merupakan destinasi wisata “perut bumi” dengan pesona batu karang yang berkilau seperti cermin karena terkena sinar matahari. Diharapkan dengan penataan kawasan ini Goa Batu Cermin dapat menjadi destinasi wisata favorit baru di NTT selain Pulau Komodo dan Labuan Bajo.
Presiden Jokowi yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga meninjau Penataan Kawasan Waterfront Pantai Marina – Bukit Pramuka Zona 5 (Kampung Ujung). Zona ini merupakan pengembangan dari kawasan wisata kuliner Kampung Ujung yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR pada TA 2017-2018 berupa deretan tenda untuk menjual makanan yang didesain berwarna putih dengan sistem knock-down. Penataan kawasan Zona 5 ini meliputi Promenade Kampung Ujung dan pusat kuliner. Jalan Soekarno-Hatta bawah pun tengah dalam pengerjaan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Direktorat Jenderal Bina Marga, yang meliputi trotoar pedestrian, lansekap jalan, drainase dan box utilitas dan pengaspalan nya.
“Pelabuhan peti kemas lama akan kita rombak dan dipindahkan ke pelabuhan baru di Wae Kelambu. Kita harap Penataan Kawasan Waterfront Pantai Marina – Bukit Pramuka Zona 5 (serta zona 1, 2 dan 3 yang merupakan Pelabuhan lama) dapat selesai pada akhir 2021,” ujar Presiden Jokowi.
Penataan Kawasan Waterfront Pantai Marina – Bukit Pramuka terbagi menjadi lima zona. Zona 1 Bukit Pramuka, Zona 2 Kampung Air, Zona 3 Dermaga, Zona 4 kawasan Pantai Marina (Inaya Bay), Zona 5 Kampung Ujung. Zona 1 dan 2 dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dengan anggaran sebesar Rp 109,6 miliar. Sementara Zona 3 dan 5 dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan anggaran sebesar Rp 285,1 miliar.
Penataan kawasan KSPN Labuan Bajo yang dilakukan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pariwisata sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
Turut hadir memberikan keterangan kepada Presiden Jokowi, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Direktur Utama PT Brantas Abipraya Bambang Esthi Marsono, Arsitek Yori Antar, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTT Muktar Napitupulu, Kepala BPPW NTT Herman Tobo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja (*)
