Bincang Seputar Haji, Ace Hasan Sebut Banyak Hoaks Dana Haji Hingga Peran DPR Dalam Penyelenggaraan Haji

Friday, 23 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 masih diwarnai dengan beredarnya berita hoaks mengenai dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily membantah jika dana setoran jamaah haji digunakan untuk membangun jalan tol. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara Diseminasi Penundaan Pemberangkatan Haji Tahun 2020 yang diikuti Kepala KUA, penyuluh agama dan juga penghulu, Bandung, Kamis (22/10/2020).

“Dana haji dipakai bangun jalan tol itu hoaks, bohong. Dimana uang itu berada, di tempatkan di Bank Penerima Setoran, bank-bank syariah. Kemudian investasi di surat berharga syariah negara (SBSN). Dikelola oleh BPKH. Jadi, uang jamaah aman”, tegas Ace.

Ace Hasan meminta para Kepala KUA dan penyuluh agama menjadi garda depan melawan hoaks.

“Bapak Kepala KUA, penyuluh agama dan penghulu harus jadi garda terdepan melawan hoaks yang berkembang”, lanjutnya.

Berkenaan penyelenggaraan ibadah haji, politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan haji. Menurutnya DPR memiliki peran pengawasan dan penyusunan anggaran haji.

“Pengawasan ini sangat penting. Kami terus melakukan pendekatan memberi masukan agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus ditingkatkan. Alhamdulillah, Indonesia menjadi negara muslim yang paling baik menyelenggarakan ibadah haji. Pelayanan akomodasinya semakin bagus, transportasinya semakin bagus”, ujar Ace.

“Makanan bagi jamaah harus diberikan cipta rasa nusantara. Orang Sunda, diberikan makanan khas Sunda. Orang Sulawesi juga diberikan makanan khas Sulawesi”, sambung Ace.

Adapun berkenaan dengan penyusunan anggaran penyelenggaraan haji, Pemerintah harus membahas bersama DPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Haji.

“Tidak bisa pemerintah memutuskan biaya haji sendiri. Kami bahas secara detail di DPR”, jelas Ace.

See also  Presiden Minta Jajarannya Respons Cepat Peningkatan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Berita Terkait

BP BUMN Perkuat Peran BUMN Dorong Ekonomi Desa
Peduli Ekosistem Pesisir, HKI Dukung Penanaman Mangrove di Pulau Payung
Pertamina–Toyota Makin Dekat Garap Bioetanol, Pemerintah Dorong Gas ke Tahap Konstruksi
Antisipasi El Nino, DPRD Minta BUMD Pangan Jadi Penjaga Stabilitas Harga
Laba HKA Melonjak 184%, Kinerja Kuartal I 2026 Lampaui Target
Bahlil Amankan Pasokan Migas dari Rusia, BBM RI Dijamin Aman hingga 2026
Tak Cukup Formalitas, BULD DPD RI Minta Perda Benar-Benar Jawab Kebutuhan Rakyat
Federasi Rusia Jadi Mitra Strategis Indonesia dalam Penguatan Transformasi Digital Pemerintah

Berita Terkait

Thursday, 23 April 2026 - 13:28 WIB

BP BUMN Perkuat Peran BUMN Dorong Ekonomi Desa

Wednesday, 22 April 2026 - 09:28 WIB

Peduli Ekosistem Pesisir, HKI Dukung Penanaman Mangrove di Pulau Payung

Monday, 20 April 2026 - 12:54 WIB

Pertamina–Toyota Makin Dekat Garap Bioetanol, Pemerintah Dorong Gas ke Tahap Konstruksi

Sunday, 19 April 2026 - 18:19 WIB

Antisipasi El Nino, DPRD Minta BUMD Pangan Jadi Penjaga Stabilitas Harga

Saturday, 18 April 2026 - 13:06 WIB

Laba HKA Melonjak 184%, Kinerja Kuartal I 2026 Lampaui Target

Berita Terbaru

Berita Utama

Sinergi Lintas Instansi Percepat Transformasi Digital Pemerintah

Thursday, 23 Apr 2026 - 13:37 WIB

Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata / foto ist

Berita Terbaru

BP BUMN Perkuat Peran BUMN Dorong Ekonomi Desa

Thursday, 23 Apr 2026 - 13:28 WIB

News

BSI Perkuat Layanan Haji Ramah Jemaah

Thursday, 23 Apr 2026 - 13:10 WIB