Bincang Seputar Haji, Ace Hasan Sebut Banyak Hoaks Dana Haji Hingga Peran DPR Dalam Penyelenggaraan Haji

Friday, 23 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 masih diwarnai dengan beredarnya berita hoaks mengenai dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily membantah jika dana setoran jamaah haji digunakan untuk membangun jalan tol. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara Diseminasi Penundaan Pemberangkatan Haji Tahun 2020 yang diikuti Kepala KUA, penyuluh agama dan juga penghulu, Bandung, Kamis (22/10/2020).

“Dana haji dipakai bangun jalan tol itu hoaks, bohong. Dimana uang itu berada, di tempatkan di Bank Penerima Setoran, bank-bank syariah. Kemudian investasi di surat berharga syariah negara (SBSN). Dikelola oleh BPKH. Jadi, uang jamaah aman”, tegas Ace.

Ace Hasan meminta para Kepala KUA dan penyuluh agama menjadi garda depan melawan hoaks.

“Bapak Kepala KUA, penyuluh agama dan penghulu harus jadi garda terdepan melawan hoaks yang berkembang”, lanjutnya.

Berkenaan penyelenggaraan ibadah haji, politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan haji. Menurutnya DPR memiliki peran pengawasan dan penyusunan anggaran haji.

“Pengawasan ini sangat penting. Kami terus melakukan pendekatan memberi masukan agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus ditingkatkan. Alhamdulillah, Indonesia menjadi negara muslim yang paling baik menyelenggarakan ibadah haji. Pelayanan akomodasinya semakin bagus, transportasinya semakin bagus”, ujar Ace.

“Makanan bagi jamaah harus diberikan cipta rasa nusantara. Orang Sunda, diberikan makanan khas Sunda. Orang Sulawesi juga diberikan makanan khas Sulawesi”, sambung Ace.

Adapun berkenaan dengan penyusunan anggaran penyelenggaraan haji, Pemerintah harus membahas bersama DPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Haji.

“Tidak bisa pemerintah memutuskan biaya haji sendiri. Kami bahas secara detail di DPR”, jelas Ace.

See also  Kementerian PUPR Targetkan Pembangunan 2.724 Km Ruas Tol Baru Hingga Tahun 2024

Berita Terkait

Pesta Rakyat Semarakkan HUT ke-81 RI di Monas
Kampus Bukan Menara Gading: Tim Ekspedisi Patriot 2026 Hadirkan Solusi Nyata bagi Kawasan Transmigrasi
Kejati Jatim dan PGN Perkuat Tata Kelola Infrastruktur Energi Nasional
MRT Jakarta Kebut Pengembangan Stasiun Bundaran HI, Progres 21,41 Persen
Kementerian PU Terus Perkuat Infrastruktur KSPEAN Wanam Merauke
Tinjau SR Sragen, Dody Tegaskan Komitmen Pemerintah
Kementerian PU Kebut Pemulihan Konektivitas di Aceh
Wujudkan Ekosistem Pendidikan Masa Depan Epson Indonesia Dorong Implementasi Smart Classroom di Sekolah Yogyakarta

Berita Terkait

Monday, 3 August 2026 - 14:33 WIB

Pesta Rakyat Semarakkan HUT ke-81 RI di Monas

Sunday, 2 August 2026 - 18:15 WIB

Kampus Bukan Menara Gading: Tim Ekspedisi Patriot 2026 Hadirkan Solusi Nyata bagi Kawasan Transmigrasi

Friday, 31 July 2026 - 16:56 WIB

Kejati Jatim dan PGN Perkuat Tata Kelola Infrastruktur Energi Nasional

Thursday, 30 July 2026 - 13:04 WIB

MRT Jakarta Kebut Pengembangan Stasiun Bundaran HI, Progres 21,41 Persen

Wednesday, 29 July 2026 - 00:01 WIB

Kementerian PU Terus Perkuat Infrastruktur KSPEAN Wanam Merauke

Berita Terbaru

Megapolitan

Sudin PPAPP Jakbar Tancap Gas Perkuat Literasi Kependudukan

Tuesday, 4 Aug 2026 - 08:53 WIB

Ekonomi - Bisnis

Transformasi BUMN Dikebut, Dony Oskaria Matangkan Roadmap Lima Tahun

Monday, 3 Aug 2026 - 16:56 WIB