KPK dan Pemprov Sumatera Selatan Kini Bisa Bertukar Data Pengaduan

Wednesday, 4 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyepakati kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemerintah Sumatera Selatan adalah provinsi pertama dalam pelaksanaan whistleblowing system Tindak Pidana Korupsi. Penandatanganan kerja sama ini, akan menjadi awal rangkaian penerapan sistem tersebut bersama kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah.

Whistleblowing system Tindak Pidana Korupsi terintegrasi dengan KPK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan. Koneksi data dengan KPK akan membuat penanganan pengaduan lebih efisien dan menghindari duplikasi penanganan. Selain itu, efektivitas juga akan meningkat dengan kemudahan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara lembaga/organisasi dan KPK.

”Selama ini sudah banyak yang telah memiliki whistleblowing system namun tidak berjalan efektif sehingga penggunaannya tidak optimal,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat membuka acara Penandatanganan Kerja Sama bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Merah Putih KPK, hari ini.

Firli mengatakan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, butuh komitmen kuat dari pimpinan lembaga, kebijakan, pembangunan budaya organisasi, serta monitoring dan evaluasi bersama KPK. Adanya whistleblowing system Tindak Pidana Korupsi ini, sebuah organisasi/lembaga akan mendapat manfaat besar, karena bisa mendeteksi Tindak Pidana Korupsi sejak dini  memperoleh informasi lebih awal adanya dugaan pelanggaran, sekaligus dapat melakukan pemetaan titik-titik rawannya.

Sehingga dapat melakukan perbaikan sistem yang rentan terhadap potensi tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan mengimplementasikan sistem ini, akan menunjukkan upaya yang dilakukan lembaga/organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Perjanjian Kerja Sama antara KPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Herry Muryanto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nasrun Umar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru.

See also  Tingginya Kasus Aktif, Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro Hingga 28 Juni

Berita Terkait

Erick Thohir: MotoGP Mandalika Bukan Sekadar Ajang Balap
Apresiasi Nasabah, BNI Ajak Nikmati MotoGP dari Bukit 360 Mandalika
Dukung Gelaran MotoGP Mandalika 2026, TelkomGroup Siagakan Infrastruktur Digital Berkapasitas Tinggi
Mentrans Dukung BP Batam Perluas Investasi di Rempang
Semangat Sumpah Pemuda di SNKR 2026, Insan Muda Hutama Karya Raih Best Speaker Lewat Inovasi Lean Construction
Kementerian PU Targetkan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Papua Selatan Rampung November 2026
Progres Capai 57,5 Persen, Hutama Karya Jaga Mutu Pembangunan RSUD Muaradua
BP Batam dan Bakom RI Bagikan Kunci Pembangunan Kawasan dan Komunikasi Publik

Berita Terkait

Monday, 12 October 2026 - 13:17 WIB

Erick Thohir: MotoGP Mandalika Bukan Sekadar Ajang Balap

Monday, 12 October 2026 - 13:08 WIB

Apresiasi Nasabah, BNI Ajak Nikmati MotoGP dari Bukit 360 Mandalika

Monday, 12 October 2026 - 13:05 WIB

Dukung Gelaran MotoGP Mandalika 2026, TelkomGroup Siagakan Infrastruktur Digital Berkapasitas Tinggi

Monday, 12 October 2026 - 12:58 WIB

Mentrans Dukung BP Batam Perluas Investasi di Rempang

Sunday, 11 October 2026 - 18:10 WIB

Semangat Sumpah Pemuda di SNKR 2026, Insan Muda Hutama Karya Raih Best Speaker Lewat Inovasi Lean Construction

Berita Terbaru

News

Kemendes Ajak UKKM Genjot Pengembangan Kopdes Merah Putih

Tuesday, 13 Oct 2026 - 07:00 WIB