DAELPOS.com – Pandemi Covid-19 memberikan dampak multidimensi, tidak hanya pada kesehatan tetapi berimbas kepada masalah sosial dan ekonomi yang merubah seluruh pola tatanan kehidupan. Masalah sosial dimana merubah pola demand dan supply yang kemudian mempengaruhi sistem produksi dan berdampak pada ekonomi. Hal itu juga berpengaruh pada sistem keuangan negara, sehingga daerah yang tadinya mengandalkan transfer pusat menjadi semakin tertekan.
“Ada masalah kesehatan, ada masalah kemanusiaan meninggalnya orang, berimbas ke masalah ekonomi karena adanya pembatasan atau rasa ketakutan masyarakat. Kemudian ke masalah sosial karena merubah pola demand dan supply, merubah pola permintaan barang merubah pola supply nya juga, otomatis produksi juga menjadi terdampak, ini menimbulkan problem masalah ekonomi dan keuangan,” terangnya.
Oleh sebab itu, Pilkada Serentak menjadi momentum yang baik untuk memilih kepala daerah yang berkapasitas menangani Covid-19 serta mendorong sinergitas pusat dan daerah secara serius menangani pandemi ini.
“Kita melihat Pilkada ini menjadi penting. Jadi di balik, bukannya protokol Covid-19 untuk menjagain Pilkada supaya tidak menular, dibalik mindset kita, penanganan pandemi ini memanfaatkan momentum Pilkada untuk bisa memberikan kontribusi agar semua serius pusat dan daerah,” kata Mendagri saat memberikan sambutan pada Kegiatan Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Series 5 (Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur) dengan Tema : “Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas” di Radisson Golf and Convention Center, Batam, Selasa (10/11/2020).
Mendagri juga telah mengupayakan agar tema sentral Pilkada Serentak dapat mengangkat masalah-masalah real, yakni bagaimana kepala daerah dapat mengendalikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Menurutnya, tema ini akan membantu masyarakat memilih KDH yang tepat karena visi dan misi yang dipaparkan akan sejalan dengan masalah yang dihadapi penjabat pada saat terpilih nanti. Mendagri meyakini tanpa penanganan Covid-19 maka program lain tidak akan berjalan dengan baik.
“Sebagian besar masa jabatan bapak/ibu akan berhadapan dengan masalah ini, berhadapan dengan masalah kesehatan, mencegah penularan Covid-19. Bagaimana menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing karena ada pembatasan, restaurant yang tutup, hotel-hotel yang terdampak, tourism yang terdampak, pabrik-pabrik yang ada PHK, dan lain-lain,” tegasnya.
Kemudian, Ia mengajak seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mendagri juga mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain agar menggunakan hak pilihnya.
“Mulai saat ini kita juga harus mulai mengajak meyakinkan masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember, kenapa? Jangan sampai salah pilih, kalau salah pilih menyesalnya 4 sampai 5 tahun, gunakan hak pilih kalian,” pungkasnya.
