Inmendagri No.6/2020 Sebagai Penegasan Kepada Seluruh KDH Untuk Patuhi Peraturan Per-UU Penegakan Prokes Covid-19

Saturday, 21 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi tersebut sebagai penegasan kewajiban kepala daerah (KDH) untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang – undangan termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengedalian dan penyebaran Covid-19 Sebagai bagian dari sumpah jabatan KDH.

Hal itu didukung oleh Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi. Menurutnya, bahwa materi muatan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tersebut merupakan suatu bentuk early warning system bagi KDH, Jakarta (21/11/2020).

“Instruksi Mendagri tersebut merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh KDH (Gubernur dan Bupati/Walikota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya,” tandasnya.

Oleh sebab itu, para KDH diharapkan untuk memperhatikan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) lainnya yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan manakala tidak melaksanakan peraturan perundang – undangan termasuk peraturan terkait Prokes.

Dengan demikian, Rullyandi mengatakan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh KDH untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang – undangan termasuk peraturan terkait Prokes demi mengutamakan keselamatan rakyat.

“Mengutamakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” ujarnya.

Rullyandi melanjutkan, bahwa penerbitan Instruksi Mendagri tersebut merupakan amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Menteri Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan daerah, sehingga leading sektor pemerintah pusat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

“Vide Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah,” tuturnya.

See also  Menkeu Sri Mulyani: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM

Ia juga menjelaskan, dalam praktek sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktek yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karekteristik imperatif (mengikat).

Berita Terkait

Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina
Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam
Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba
Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung
Mendes Dedikasikan Penghargaan ‘Anugerah Penggerak Nusantara iNews’ bagi Warga Desa
Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo
Setelah Menunggu hingga 34 Tahun, 1.570 Keluarga Transmigran Akhirnya Dapat Kepastian Hak Atas Tanah
Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Berita Terkait

Sunday, 15 November 2026 - 19:07 WIB

Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina

Sunday, 15 November 2026 - 18:30 WIB

Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam

Saturday, 14 November 2026 - 21:10 WIB

Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba

Saturday, 14 November 2026 - 21:02 WIB

Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung

Saturday, 14 November 2026 - 18:22 WIB

Mendes Dedikasikan Penghargaan ‘Anugerah Penggerak Nusantara iNews’ bagi Warga Desa

Berita Terbaru

Energy

Intip Dapur Bukaka, ITPLN Belajar dari Industri Kelas Dunia

Sunday, 15 Nov 2026 - 19:12 WIB

foto ist

Nasional

Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina

Sunday, 15 Nov 2026 - 19:07 WIB