Kemendagri Beri Dukungan Pilkada, Salah Satunya dengan Pembentukan Tim Monitoring yang Netral

Friday, 11 December 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam 9 bulan terakhir ini, Kemendagri bersinergi bersama stakeholder terkait untuk menyiapkan berbagai regulasi, data kependudukan, data keuangan, hingga berkaitan dengan dukungan teknis di lapangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, sebagai salah satu dukungan lainnya, Kemendagri juga membentuk tim monitoring dan melakukan pemantauan ke 32 provinsi, yang dibentuk menjadi 4 tim, yakni sebagai berikut:

Pertama, tim monitoring anggaran yang dikoordinir oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Itjen Kemendagri. “Tim ini bertugas untuk memastikan bahwasanya pembiayaan dan realisasi anggaran di APBD masing-masing daerah berjalan baik,” kata Akmal.

Kedua, tim yang membantu penyiapan data kependudukan yang dipimpin oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. “Tim ini membantu menyiapkan data kependudukan atau melakukan perekaman bagi warga yang belum sempat melakukan perekaman sebagai syarat melaksanakan Pilkada,” ujarnya.

Ketiga, tim pemantauan terhadap Kota/Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkades. “Ini penting, karena kita masih berada pada posisi pandemi Covid-19, kita menginginkan pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan bisa direplikasi dalam pelaksanaan Pilkades,” imbuhnya.

Keempat, tim pemantau Pilkada yang bekerja di bawah koordinasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. “Kita bergerak ke 32 provinsi, masing-masing provinsi ada yang personilnya 2 atau 3 orang, tugasnya adalah memastikan bahwasanya seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama,” jelas Akmal.

Akmal juga menegaskan, pihaknya memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan bersifat netral. “Tim melaksanakan tugasnya secara netral dan profesionalitas, dan sekali lagi Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas kami yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini,” pungkasnya.

See also  HUT RI ke-80: Hutama Karya Bangun 22 RS dan 12 Sekolah

Berita Terkait

Swasembada Pangan 2025, Prabowo Klaim Kemenangan Rakyat
Purbaya: Membangun Ekonomi lewat Bahasa Kepercayaan
Mendes Yandri Gagas Donor Darah dari Desa untuk Indonesia
Rekayasa Lalin MRT Fase 2A Harmoni–Mangga Besar hingga Agustus 2026
Kunjungan ke Aceh Tamiang, Pemerintah Perkuat Satgas Kuala
Dukung Pembongkaran Tiang Monorel, Aspek Keamanan Harus Diutamakan
Overpass STA 203+279 Pekanbaru Dibangun, Arus Lalu Lintas Diatur
Kementerian PU Intensifkan Pembangunan Sumur Bor Air Baku di Aceh Tamiang Pascabencana

Berita Terkait

Thursday, 8 January 2026 - 13:01 WIB

Swasembada Pangan 2025, Prabowo Klaim Kemenangan Rakyat

Thursday, 8 January 2026 - 12:56 WIB

Purbaya: Membangun Ekonomi lewat Bahasa Kepercayaan

Thursday, 8 January 2026 - 12:43 WIB

Mendes Yandri Gagas Donor Darah dari Desa untuk Indonesia

Wednesday, 7 January 2026 - 20:29 WIB

Rekayasa Lalin MRT Fase 2A Harmoni–Mangga Besar hingga Agustus 2026

Wednesday, 7 January 2026 - 08:57 WIB

Kunjungan ke Aceh Tamiang, Pemerintah Perkuat Satgas Kuala

Berita Terbaru

News

Swasembada Pangan 2025, Prabowo Klaim Kemenangan Rakyat

Thursday, 8 Jan 2026 - 13:01 WIB

Menkeu Purbaya / foto ist

News

Purbaya: Membangun Ekonomi lewat Bahasa Kepercayaan

Thursday, 8 Jan 2026 - 12:56 WIB

News

Mendes Yandri Gagas Donor Darah dari Desa untuk Indonesia

Thursday, 8 Jan 2026 - 12:43 WIB