Gus Jazil: Jokowi Jadi Pengguna Pertama, Bukti Vaksin Covid-19 Aman

Thursday, 17 December 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kesiapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan vaksin Covid-19 untuk yang pertama kalinya mematahkan spekulasi sebagian kalangan yang masih mempertanyakan keamanan vaksin Sinovac asal China.


“Kalau Presiden jadi orang pertama yang bakal menggunakan vaksin, itu luar biasa. Ini menjadi contoh sekaligus mematahkan dugaan bahwa vaksin itu tidak aman. Ternyata Presiden saja menggunakan, itu menghapus dugaan bahwa vaksin apa itu tidak aman. Itu artinya vaksin aman untuk dipakai, tidak ada efek samping buktinya Presiden pakai,” ujar Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Rabu (16/12/2020).


Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mendorong agar vaksin Covid-19 yang saat ini sudah tersedia agar dipercepat proses uji klinisnya dan juga izin edarnya sehingga masyarakat memiliki kepastian.


“Itu menjadi harapan ketika ada kepastian kapan vaksin yang sudah sekian lama disimpan ini akan diedarkan. Ini menjadi harapan yang positif sehingga menimbulkan apa namanya semangat, optimisme publik. Kalau sudah ada waktunya dan diajarkan segera dipublikasi sekuat mungkin siapa-siapa yang sudah divaksin,” tuturnya.


Karena jumlah yang terbatas, Gus Jazil meminta pemerintah untuk membuat skala prioritas dengan mengacu pada data yang valid. Meskipun vaksin belum tercukupi untuk semuanya, tetapi sebagian itu sudah bisa diterima oleh masyarakat.


“Vaksin ini sasarannya harus tepat. Pertama kepada orang yang rentan. Kedua bagaimana dengan pemberian vaksin bisa menggerakkan ekonomi dalam satu daerah. Jadi nanti Kementerian Kesehatan bisa menilai mana yang harus segera mendapatkan vaksin,” katanya.


Terkait penggratisan vaksin seperti disampaikan Jokowi, Gus Jazil mengatakan bahwa pemerintah harus menghitung dengan jelas berapa biaya yang dibutuhkan. Namun, menurutnya karena vaksinasi dibutuhkan biaya besar jika diberlakukan secara nasional maka pihaknya justru mengusulkan tidak semua digratiskan. Bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi maka tidak perlu gratis.

See also  TB Hasanudin Usulkan Tim Medis Covid-19 Dianugerahi Bintang Mahaputra


“Karena negara ini kan sedang kekurangan anggaran, sedang krisis sehingga tidak semua harus gratis kalau saya. Apalagi kalau uangnya dari mana itu gratis? Berapa besar yang harus digratiskan? Itu harus dihitung secara transparan,” urainya.

Hal terpenting, kata Gus Jazil, adalah bagaimana pengedaran vaksin bisa dipercepat sehingga kondisi sosial masyarakat bisa segera pulih dan ekonomi kembali bergerak.

Berita Terkait

Kementerian PU Kebut Pemulihan Konektivitas di Aceh
Wujudkan Ekosistem Pendidikan Masa Depan Epson Indonesia Dorong Implementasi Smart Classroom di Sekolah Yogyakarta
Laba Lampaui Target, Kontrak Baru Hutama Karya Naik 22 Persen
Prabowo Puji Danantara, Streamlining BUMN Hemat Rp50 Triliun
JIAT di Pulau Yamdena Maluku Rampung, Petani Kini Bisa Panen hingga 3 Kali Setahun
Hutama Karya Bersama Sejumlah Stakeholder Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan JTTS Ruas Bukittinggi-Padang Panjang-Sicinci
Tinjau Transmigrasi Lahat, Wamen Viva Yoga Janji Rehabilitasi Sekolah Dan Sertifikasi Lahan Dipercepat
Mendes Yandri Sebut BPD jadi Kekuatan untuk Bangun Desa

Berita Terkait

Sunday, 26 July 2026 - 01:39 WIB

Kementerian PU Kebut Pemulihan Konektivitas di Aceh

Friday, 24 July 2026 - 14:38 WIB

Wujudkan Ekosistem Pendidikan Masa Depan Epson Indonesia Dorong Implementasi Smart Classroom di Sekolah Yogyakarta

Wednesday, 22 July 2026 - 09:28 WIB

Laba Lampaui Target, Kontrak Baru Hutama Karya Naik 22 Persen

Tuesday, 21 July 2026 - 13:30 WIB

Prabowo Puji Danantara, Streamlining BUMN Hemat Rp50 Triliun

Monday, 20 July 2026 - 18:15 WIB

JIAT di Pulau Yamdena Maluku Rampung, Petani Kini Bisa Panen hingga 3 Kali Setahun

Berita Terbaru

foto ist

News

Tangis Anak Iringi Pemakaman Sang Ayah

Sunday, 26 Jul 2026 - 18:39 WIB

Berita Terbaru

Kementerian PU Kebut Pemulihan Konektivitas di Aceh

Sunday, 26 Jul 2026 - 01:39 WIB