DAELPOS.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi dukungan satu unit helikopter tipe Bell-412 untuk memperkuat Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Bentuk dukungan operasional udara ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapan pengerahan sumber daya dalam pengendalian Karhutla, pasca ditetapkannya status siaga darurat Karhutla oleh Gubernur Riau selama 259 hari terhitung tanggal 15 Februari-31 Oktober 2021.
“Dukungan helikopter dari KLHK ini untuk membantu kerja patroli atau pemantauan udara, pemadaman udara atau water boombing, dan evakuasi penyelamatan. Selain itu dalam waktu dekat KLHK bersama BNPB, BPPT, TNI Angkatan Udara, BMKG dan BPBD Riau juga akan melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Riau dan sekitarnya,” kata Direktur PKHL KLHK, Basar Manullang, Senin (1/3/2021) di Pekanbaru, Riau.
TMC bertujuan membasahi kawasan gambut, mengisi embung, kanal dan kolam retensi untuk menekan meluasnya karhutla. Selain juga untuk mendukung upaya pemadaman oleh tim darat di daerah rawan yang minim pasokan air.
Dalam kesempatan perdana tugas kerja helikopter KLHK di Provinsi Riau, langsung dilakukan patroli udara dan pengecekan karhutla ke beberapa titik diantaranya Karya Indah (Kampar), Pematang Pudu, (Bengkalis), Lubuk Gaung (Dumai), Bukit Timah (Dumai), Pergam Rupat (Bengkalis), Tanjung Leban (Bengkalis), dan SM. Giam Siak Kecil, Bengkalis.
Di beberapa lokasi titik api sudah berhasil dipadamkan, dan pada lokasi lainnya masih terlihat tim satgas Dalkarhutla melakukan proses pendinginan. Seluruh anggota satgas tampak saling bekerjasama di garda terdepan.
Untuk operasi penanggulangan dari darat, KLHK telah menyiagakan 239 anggota Manggala Agni (MA) di lima wilayah Daerah Operasi (Daops) untuk wilayah Provinsi Riau, termasuk Kepulauan Riau.
Manggala Agni bersama tim Satgas Karhutla lainnya, terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Swasta, BMKG, BPPT, MPA, dan kelompok masyarakat lainnya melaksanakan kerja pengendalian sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo.
Ada 6 poin arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian karhutla yang disampaikan di Istana Negara tanggal 22 Februari 2021 lalu. Diantaranya prioritaskan upaya pencegahan, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot, dan pemantauan kondisi harian di lapangan.
Selain itu infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai ke tingkat tapak dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, MPA, dan lainnya dalam penanganan karhutla. Arahannya juga untuk mencari solusi permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar.
Arahan lanjutan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan, dan langkah penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi, dengan cara memberikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera.
“Ibu Menteri LHK mengarahkan anggota Manggala Agni untuk solid membantu kerja tim Satgas Dalkarhutla mengantisipasi karhutla, terutama di daerah-daerah rawan. Pantang pulang sebelum padam. Apalagi pada saat bangsa ini masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19, harapannya karhutla dapat ditangani dengan baik sebagaimana tahun 2020,” kata Bassar.
Selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, kerja tim Satgas pengendalian karhutla di Indonesia secara nasional berhasil menurunkan jumlah hotspot sebesar 91,32 % dan luasan area terbakar turun 81,7 %. Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi bencana asap karhutla di Indonesia sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2021, telah muncul titik panas/ hotspot di beberapa wilayah seperti di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Saat ini upaya penanggulangan karhutla terus dilakukan tim satgas, sampai proses pendinginan guna memastikan api benar-benar padam.Hingga 25 Februari 2021 melalui pantauan web sipongi.menlhk.go.id berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) confident level ≥80% terdapat sebanyak 69 titik. Sebagian besar titik api sudah dinyatakan padam.
