Komisi III DPR: KPK Harus Jadi ‘Leading Sector’ Bagi Pemberantasan Korupsi

Wednesday, 10 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani / Ist

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani / Ist

DAELPOS.com – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong agar kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat maksimal dan saling bersinergi. Mengingat peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2020 mengalami penurunan.

Menurut Politisi Fraksi PPP itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun lalu skornya hanya mencapai 37, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang menorehkan skor 40. Sedangkan dari sisi peringkat dunia, Indonesia bertengger di posisi 102 di tahun lalu, di mana pada tahun sebelumnya masih berada di peringkat 85 secara global.

“Dari beberapa elemen kluster yang dipergunakan untuk mengukur indeks itu memang ada yang turun, stagnan dan naik. Terkait rule justice project ada kenaikan dua poin, ini tak terlepas dari penindakan yang dilakukan KPK. Untuk itu diharapkan KPK harus bisa jadi leading sector bagi pemberantasan korupsi di negara ini,” terang Arsul saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Oleh karena itu, Politisi dapil Jawa Tengah X itu mengimbau agar KPK dapat menggenjot kinerja untuk mengerek skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Selain itu Arsul juga menyoroti keinginan KPK untuk melakukan perluasan organisasi untuk memenuhi performa kerjanya, maka menurut hematnya regulasi KPK yang ada saat ini dapat disempurnakan lagi.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Supriansa memberikan beberapa catatan seperti kasus korupsi perpajakan. “Beberapa ada dugaan suap mengurangi nilai pajak yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini patut jadi perhatian KPK,” sebutnya saat rapat berlangsung.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi KPK yang mengusut kasus korupsi bantuan sosial (bansos). “KPK melakukan penyelidikan dan langkah-langkah yang baik untuk mengusut bansos, kami percayakan pimpinan KPK dan tim dapat mengusutnya,” pungkas Supriansa.

See also  Sembilan Instansi Pemerintah Raih Predikat Sangat Baik Evaluasi SPBE 2021

Berita Terkait

Menteri Dody Percepat Infrastruktur di Wanam, Dukung Target Presiden Prabowo Panen 10.000 Hektare Tahun Ini
Mendes PDT Yandri Dorong Kabupaten Nias Utara Jadi Eksportir Kelapa
Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pusat–Daerah melalui Rakernas DPD RI dan Bappeda Se-Indonesia
Fokus Berdayakan Masyarakat Setempat, Kementrans Tempatkan Hampir 1.300 Transmigran Lokal di 10 Lokasi
Menteri PU Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Merauke Tetap Menjadi Prioritas
Hadiri HPN 2026, Mendes Yandri Harap Media Beri Pencerahan kepada Masyarakat
Tamparan di Wajah Bangsa di Tengah Erosi Kepedulian
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI

Berita Terkait

Tuesday, 10 February 2026 - 16:31 WIB

Mendes PDT Yandri Dorong Kabupaten Nias Utara Jadi Eksportir Kelapa

Tuesday, 10 February 2026 - 13:55 WIB

Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pusat–Daerah melalui Rakernas DPD RI dan Bappeda Se-Indonesia

Tuesday, 10 February 2026 - 05:51 WIB

Fokus Berdayakan Masyarakat Setempat, Kementrans Tempatkan Hampir 1.300 Transmigran Lokal di 10 Lokasi

Monday, 9 February 2026 - 19:40 WIB

Menteri PU Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Merauke Tetap Menjadi Prioritas

Monday, 9 February 2026 - 17:58 WIB

Hadiri HPN 2026, Mendes Yandri Harap Media Beri Pencerahan kepada Masyarakat

Berita Terbaru