Komisi III DPR: KPK Harus Jadi ‘Leading Sector’ Bagi Pemberantasan Korupsi

Wednesday, 10 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani / Ist

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani / Ist

DAELPOS.com – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong agar kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat maksimal dan saling bersinergi. Mengingat peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2020 mengalami penurunan.

Menurut Politisi Fraksi PPP itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun lalu skornya hanya mencapai 37, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang menorehkan skor 40. Sedangkan dari sisi peringkat dunia, Indonesia bertengger di posisi 102 di tahun lalu, di mana pada tahun sebelumnya masih berada di peringkat 85 secara global.

“Dari beberapa elemen kluster yang dipergunakan untuk mengukur indeks itu memang ada yang turun, stagnan dan naik. Terkait rule justice project ada kenaikan dua poin, ini tak terlepas dari penindakan yang dilakukan KPK. Untuk itu diharapkan KPK harus bisa jadi leading sector bagi pemberantasan korupsi di negara ini,” terang Arsul saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Oleh karena itu, Politisi dapil Jawa Tengah X itu mengimbau agar KPK dapat menggenjot kinerja untuk mengerek skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Selain itu Arsul juga menyoroti keinginan KPK untuk melakukan perluasan organisasi untuk memenuhi performa kerjanya, maka menurut hematnya regulasi KPK yang ada saat ini dapat disempurnakan lagi.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Supriansa memberikan beberapa catatan seperti kasus korupsi perpajakan. “Beberapa ada dugaan suap mengurangi nilai pajak yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini patut jadi perhatian KPK,” sebutnya saat rapat berlangsung.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi KPK yang mengusut kasus korupsi bantuan sosial (bansos). “KPK melakukan penyelidikan dan langkah-langkah yang baik untuk mengusut bansos, kami percayakan pimpinan KPK dan tim dapat mengusutnya,” pungkas Supriansa.

See also  Bahlil ungkap 3 Hal yang dibutuhkan Pengusaha: Kepastian, Kecepatan, dan Efisiensi

Berita Terkait

Mendes Yandri: BUM Des Efektif Kurangi Tingkat Pengangguran di Desa BR/Humas/KDPDTT/XII/2024/42
Kementerian PU Pastikan Kesiapan Logistik dan Sumber Daya untuk Antisipasi Dampak Cuaca Ekstrem dan Arus Nataru 2024/2025
Gelar Bimtek dan Workshop Anggota Legislatif PAN, Viva Yoga: Meningkatkan Kapasitas dan Militansi Kader
Jelang Nataru, Jasa Marga Catat 307 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Jelang Nataru 2024/2025, Jasamarga Siapkan Strategi Tol Regional Nusantara
Pertemuan dengan Delegasi World Bank, Wamen Diana Bahas Program Ketahanan Gempa dan Pengembangan Perkotaan
2. Penrad dan Kajari Sepakat: Netralitas Pilkada dan Konflik Lahan Perlu Penyelesaian Tegas
PT Jasamarga Bali Tol Pertahankan Penghargaan “Gold” pada BUMN CSR Award 2024 Provinsi Bali

Berita Terkait

Saturday, 21 December 2024 - 23:25 WIB

Mendes Yandri: BUM Des Efektif Kurangi Tingkat Pengangguran di Desa BR/Humas/KDPDTT/XII/2024/42

Friday, 20 December 2024 - 18:53 WIB

Gelar Bimtek dan Workshop Anggota Legislatif PAN, Viva Yoga: Meningkatkan Kapasitas dan Militansi Kader

Friday, 20 December 2024 - 18:50 WIB

Jelang Nataru, Jasa Marga Catat 307 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Friday, 20 December 2024 - 13:06 WIB

Jelang Nataru 2024/2025, Jasamarga Siapkan Strategi Tol Regional Nusantara

Thursday, 19 December 2024 - 18:09 WIB

Pertemuan dengan Delegasi World Bank, Wamen Diana Bahas Program Ketahanan Gempa dan Pengembangan Perkotaan

Berita Terbaru

Berita Utama

Wamen Diana: Underpass Joglo di Surakarta Tuntas Akhir Desember 2024

Saturday, 21 Dec 2024 - 18:34 WIB