DAELPOS.com – Dalam rangka melakukan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkoordinasi secara langsung dengan tiga kepala daerah di Jawa Timur. Mereka adalah Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Turut hadir Anggota DPR Komisi VI Mufti A.N. Anam dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Walikota Surabaya pagi tadi (18/3).
Bahlil meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadirkan investasi yang optimal. Di sisi lain, Bahlil melihat adanya potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur yang sangat luar biasa. Bahlil optimis dengan kepemimpinan dan komitmen dari Walikota dan para Bupati untuk membawa Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo semakin berkembang dan semakin maju.
“Ternyata setelah saya berdiskusi, 40% lebih PDB dari Jawa Timur ada di 3 (tiga) wilayah ini. Apalagi kita ini anak-anak muda. Saya punya keyakinan ke depan, kita akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Saya akan mencoba mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka bagaimana meningkatkan investasi. Tujuannya adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi,” ucap Bahlil dalam keterangan persnya kepada rekan-rekan media.
Kepala BKPM juga menyampaikan rencana menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jawa Timur di Kota Surabaya pada bulan April mendatang. Menurut Bahlil, melalui kegiatan Rakor tersebut, pemerintah dapat melakukan pemetaan potensi investasi yang ada di Jawa Timur.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan apresiasinya atas kunjungan Kepala BKPM untuk bersilaturahmi langsung serta menyampaikan arahan dalam kemudahan perizinan investasi. Menurut Eri, investasi di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo merupakan satu rangkaian zona yang tidak bisa dipisahkan.
“Sehingga Pak Menteri, Insha Allah akan mengadakan Rakor di Surabaya, Jawa Timur, itu untuk memastikan dan memetakan investasi mudah masuk ke tempat kami. Yang kedua, distribusinya juga bisa kami lakukan pemetaannya setiap daerah seperti apa. Insha Allah apa yang diinginkan Pak Menteri, akan kami wujudkan di kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo,” ungkap Eri.
Dalam catatan BKPM, sepanjang tahun 2020 (Januari-Desember) realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama yaitu mencapai Rp55,66 triliun dengan total 15.562 proyek investasi, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$1,57 miliar dengan total 4.059 proyek investasi.
Pada periode yang sama, realisasi investasi PMDN di Kota Surabaya sebesar Rp15,82 triliun (3.463 proyek investasi) dan PMA sebesar US$69,81 juta (1.065 proyek investasi); realisasi investasi PMDN di Kabupaten Gresik sebesar Rp14,41 triliun (1.531 proyek investasi) dan PMA sebesar US$141,70 juta (631 proyek investasi); sedangkan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp5,41 triliun (1.985 proyek investasi) dan PMA sebesar US$96,66 juta (524 proyek investasi). (*)
