DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020.
Tercatat sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR pada status 31 Maret 2021, pukul 16.00 WIB, paket pekerjaan infrastruktur yang terkontrak sebanyak 5.344 paket senilai Rp 81,4 triliun dari total paket kontraktual TA 2021 sebanyak 7.383 paket senilai Rp 105,28 triliun. Jumlah paket terkontrak akan terus bertambah seiring waktu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah MBR terus dilaksanakan.
“Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19,” tandas Menteri Basuki.
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur, Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat realisasi anggaran. Salah satunya, dengan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target, tepat sasaran, dan memperhatikan batas waktu. Adapun capaian progres fisik hingga saat ini sebesar 19,64 % dengan serapan anggaran sebesar 18,54% dari total pagu anggaran sebesar Rp 134,94 triliun.
Untuk infrastruktur Bidang Sumber Daya Air total paket terkontrak sebanyak 1.525 paket dari total paket kontraktual TA 2021. Tercatat 3 provinsi dengan progres teratas adalah Maluku Utara (97%), Bali (84%), dan Kalimantan Timur (81%). Selanjutnya untuk infrastruktur peningkatan kualitas jalan dan jembatan paket terkontrak sebanyak 1.949 paket dari total kontraktual sebanyak 2.593 paket, dengan provinsi teratas Maluku (95%), Kepulauan Riau (88%), dan Riau (87%).
Kemudian paket terkontrak infrastruktur permukiman sebanyak 786 paket dari total kontraktual sebanyak 1.319 paket dengan provinsi teratas Kalimantan Utara (95%), Kalimantan Tengah (77%), dan Kepulauan Riau (72%). Terakhir di Bidang Perumahan paket terkontrak sebanyak 333 paket dari total paket kontraktual TA 2021 sebanyak 606 paket dengan 3 provinsi dengan progres teratas yakni Kepulauan Riau (100%), Kepulauan Bangka Belitung (100%), dan Sumatera Barat (78%). (*)
