DAELPOS.com -Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, satu pekan terakhir teror kepada masyarakat sipil Papua terus terjadi. Terakhir, 2 orang guru tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Aspirasi langsung dari rakyat papua wajib didengar, guna menghindari eskalasi kekerasan yang berpotensi meningkat seiring dengan pembahasan RUU Otsus Papua
Mardani “Jika ingin menuju model resolusi konflik seperti perundingan Helsinki (2005), pemerintah mesti melihat persoalan Papua dengan paradigma dan perspektif yang lebih demokratis. “Penanganan keamanan tetap dalam bingkai kerangka hukum yang proporsional.”ujarnya
Namun hal tersebut harus diiringi upaya melakukan proses
dialog. Bangun ruang komunikasi dengan berbagai stakeholder yang strategis di
Papua.
“Kelompok-kelompok tersebut jadikan satu ruang oleh pemerintah untuk duduk
bersama, lebih baik, lebih inklusif dan lebih demokratis. Itu cara terbaik
penyelesaiannya.
Tidak terelakkan, tata kelola Otsus Papua memang jadi persoalan, sudah hampir 20 tahun penerapan Otsus Papua namun dampaknya belum terasa. Terlebih mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut tidak diatur secara tegas.
“Imbasnya, manfaat dana tidak terlihat dan tidak bisa dibedakan dengan dana APBD. Publik tidak tahu dana untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan selama ini apakah berasal dari dana otsus atau berasal dari APBD. Harus ada sistem pemantauan anggaran yang transparan agar monitoring alokasi anggaran bisa berjalan, sekaligus mencegah praktik penyelewengan.”ujarnya
Masyarakat Papua pun skeptis dan lelah terhadap kelanjutan Otsus Papua karena dianggap tidak merubah keadaan. Jangan sampai ada anggapan pembiaran yang dilakukan Pemerintah dalam pengelolaan dana otsus. Kebijakan ini mesti dipertahankan dengan syarat perbaikan kesejahteraan yang rill, bukan semu
“Tidak bisa dari Jawa, apalagi hanya Jakarta. Jadikan masyarakat Papua sebagai subjek, pendekatan damai dan ‘mengalah’ untuk sebuah kemenangan dalam hidup bersama di bingkai kedamaian.”ungkapnya
