Di Sulawesi Selatan, Mendagri Minta Pemulihan Ekonomi Paralel dengan Penanganan Covid-19

Wednesday, 21 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan dalam berbagai kesempatan, pemulihan ekonomi harus paralel dengan penanganan Covid-19. Begitupula dalam lawatannya kali ini ke Makassar, Mendagri memberikan arahan yang sama bagi jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi secara beriringan.

Pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai sektor, harus ditangani secara serius. Menurut Mendagri, pemulihan ekonomi haruslah beriringan dengan penanganan Covid-19. Sebab, keduanya saling berkaitan erat satu sama lain.

“Pemulihan ekonomi ini harus berjalan, tapi dengan hati-hati sekali, pemulihan ekonomi harus paralel dengan penangan Covid,” kata Mendagri di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (21/4/2021).

Mendagri juga menggarisbawahi, agar pemerintah daerah tidak menggenjot ekonomi tanpa mengendalikan pandemi secara menyeluruh. Tak hanya itu, pertumbuhan dan pemulihan ekonomi atau recovery, menurut Mendagri, harus diawali dengan manajemen belanja pemerintah, di antaranya dengan menggenjot belanja modal yang dilakukan sedini mungkin dari awal tahun, sebagai stimulan belanja dari sektor swasta.

“Pertumbuhan ekonomi, jangan hanya digenjot tanpa mengendalikan pandemi, situasi seperti ini strateginya adalah kendalikan pandemi, baru kita ada kelonggaran ekonomi,” bebernya.

Mendagri melanjutkan, kasus Covid-19 harus ditekan sebagai upaya untuk penanganan pandemi, sekaligus pemulihan ekonomi. Caranya, dengan menurunkan angka kasus tanpa mengurangi testing, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, dan memastikan ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR). Mendagri juga meminta agar pemerintah daerah tak malu dalam menyampaikan data riil kasus di lapangan, sebagai dasar membuat kebijakan dalam pengendalian pandemi.

“Angka kasus yang aktif itu upayakan terus turun, kasus aktif itu kasus positif, tapi turunnya jangan karena dikurangi testing, testing tetap diperbanyak, jangan malu menyampaikan itu, lebih baik kita punya data riil sehingga kita bisa bertindak membuat kebijakan cepat berdasarkan data kasus aktif,” ujarnya.

See also  Dirjen Bina Keuda: Daerah Dapat Melakukan Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Berita Terkait

Habib Ali Alwi Kunjungi Ponpes Al-Aqsho, Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti
DPD RI DIY Himpun Masukan Pengawasan APBN 2026, Soroti Ketimpangan dan Daya Beli Masyarakat
Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut
DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.

Berita Terkait

Saturday, 24 October 2026 - 11:00 WIB

Habib Ali Alwi Kunjungi Ponpes Al-Aqsho, Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti

Wednesday, 21 October 2026 - 18:07 WIB

DPD RI DIY Himpun Masukan Pengawasan APBN 2026, Soroti Ketimpangan dan Daya Beli Masyarakat

Sunday, 11 October 2026 - 10:24 WIB

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Berita Terbaru