DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan mengenai anggaran pemerintah daerah (pemda) yang masih tersimpan di bank sebesar Rp182 triliun. Anggaran yang ditransfer dari pusat tersebut berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
“Jadi, transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh dibank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya disini,” ucap Presiden Joko Widodo dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4).
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk segera membelanjakan anggaran yang ada untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Akhir Maret saya melihat perbankan daerah ada Rp182 triliun tidak semakin turun, semakin naik, naik 11,2%. Artinya tidak segera dibelanjakan gimana pertumbuhan ekonomi didaerah mau naik kalau uangnya disimpan dibank?,” ujar Jokowi.
Kemudian, Jokowi menambahkan agar semua daerah segera membelanjakan APBD baik belanja aparatur maupun belanja modal. Terutama, belanja modal agar terjadi perputaran ekonomi didaerah.
“Semua daerah agar segera menyegerakan belanja, belanja APBD baik belanja aparatur maupun belanja modal. Yang terpenting adalah belanja modal, disegerakan. Sehingga, terjadi peredaran uang yang ada didaerah,” tambah Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan agar segera sampaikan Bansos, bantuan UMKM, BLT desa sebab itu akan terjadi permintaan dan akan terjadi pertumbuhan ekonomi.
“Bansos, bantuan UMKM, BLT desa segera dorong agar ini bisa diterima oleh masyarakat tersampaikan pada masyarakat biar mereka bisa belanja kalau ada belanja artinya ada permintaan artinya ada pertumbuhan ekonomi didaerah itu,” kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa pencapaian penyaluran bansos masih kecil dari angka yang ditargetkan hingga April baru mencapai 32%.
“Masih kecil sekali sebesar 32%, baru Rp1,5 triliun. Angka-angka itu selalu saya ikuti,” tegas Jokowi.
Jokowi juga menyinggung mengenai investasi agar kemudahan dan kecepatan dalam perizinan supaya tidak terhambat investasi.
“Terakhir, saya sampaikan berulang-ulang kali saya sampaikan agar kemudahan, pelayanan, kecepatan, layanan itu diberikan oleh daerah. Terutama, yang berkaitan dengan perizinan karena masih banyak saya dengar urusan perizinan terhambat dan lama. Sehingga investasi, baik dari yang kecil, maupun yang menengah, maupun yang besar terhambat gara-gara perizinan yang tidak cepat,” ujar Jokowi
