Sri Mulyani: Utang Neto RI Bertambah Rp 1.177,4 T di 2021

Wednesday, 5 May 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ist / Net

foto ist / Net

DAELPOS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun ini pemerintah terus fokus menangani Covid-19 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai instrumen countercyclical.

Belanja negara pada tahun ini naik Rp 156,5 triliun, adapun anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional dipatok Rp 699,43 triliun atau naik lebih dari 20 persen dari tahun lalu. “Defisit tahun ini 5,7 persen menyebabkan utang neto kita akan naik Rp 1.177,4 triliun,” ujar dia dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2021, Selasa, 4 Mei 2021.

Ia berujar anggaran itu akan fokus untuk melindungi masyarakat, membantu masyarakat yang rentan, dan menolong dunia usaha sembari terus mengatasi perekonomian sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, pandemi Covid-19 adalah fenomena luar biasa dan merupakan guncangan yang bersifat global. Sehingga, dalam penanganannya pun membutuhkan berbagai instrumen, baik fiskal, moneter, maupun kebijakan lain dari sisi perekonomian.

Guncangan pagebluk ini telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 2,1 persen atau hilang kesempatan untuk tumbuh Rp 1.356 triliun.

Untuk bisa menahan kemerosotan ekonomi akibat pandemi, pemerintah menggunakan instrumen APBN atau fiskal secara luar biasa besar. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, kata dia, pemerintah membuka defisit di atas 3 persen yang selama ini diatur dalam UU keuangan negara dan perbendaharaan negara.

APBN 2020 pun, menurut Sri Mulyani, merespons dengan sangat fleksibel dan cepat untuk melihat perubahan tantangan dan berbagai kesempatan yang muncul. Yang tidak berubah adalah tujuan dari kebijakan fiskal yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lindungi masyarakat.

“Itu digunakan dalam APBN kita 2020 dengan meningkatkan belanja sebesar Rp 284 triliun, sementara dalam kondisi pendapatan negara alami penurunan 16 persen Rp 312,8 triliun dan program PEN didesain dengan Rp 579,8 triliun dalam rangka untuk melakukan countercyclical dan melindungi masyarakat dari ancaman Covid. Dengan demikian APBN alami deifist 6,1 persen dan ini meningkatkan utang neto Rp 1226 triliun,” ujarnya.

See also  Komitmen Tinggi Gerakkan Industri Dalam Negeri, Pertamina Satu-Satunya BUMN yang Raih Penghargaan TKDN Dari BPPT

Melihat situasi tersebut, Sri Mulyani mengatakan tantangan pada 2022 adalah pemerintah harus mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus memulihkan kesehatan APBN yang sudah bekerja keras dua tahun berturun-turut dalam menghadapi pandemi. []

Berita Terkait

Kesenian Rakyat Kemerdekaan, Kemendes-Kementrans Gelar Aksi Peduli NTT
Hutama Karya Raih Peringkat 1 Riau Investment Award 2026, Tegaskan Kontribusi Investasi untuk Riau
BRIN Kenalkan Inovasi Pertanian dan Akuakultur kepada Mahasiswa IPB
TelkomGroup Optimalkan Konektivitas Satelit Telkomsat di 17 Titik Terdampak Gempa NTT
81 Tahun Kemerdekaan, Memaknai Pengabdian ASN untuk Negeri
Kemendes dan Kementrans Gelar Upacara Bersama HUT ke-81 RI di Lapangan Parkir
Kementerian PU Normalisasi Sungai Deket, Siapkan Pasokan Air untuk 440 Hektare Sawah di Lamongan
Menteri Dody Pastikan Penanganan Gempa Flores: Akses dan Kebutuhan Dasar Jadi Prioritas

Berita Terkait

Tuesday, 18 August 2026 - 18:13 WIB

Kesenian Rakyat Kemerdekaan, Kemendes-Kementrans Gelar Aksi Peduli NTT

Tuesday, 18 August 2026 - 14:44 WIB

Hutama Karya Raih Peringkat 1 Riau Investment Award 2026, Tegaskan Kontribusi Investasi untuk Riau

Tuesday, 18 August 2026 - 14:06 WIB

BRIN Kenalkan Inovasi Pertanian dan Akuakultur kepada Mahasiswa IPB

Tuesday, 18 August 2026 - 14:02 WIB

TelkomGroup Optimalkan Konektivitas Satelit Telkomsat di 17 Titik Terdampak Gempa NTT

Monday, 17 August 2026 - 16:20 WIB

81 Tahun Kemerdekaan, Memaknai Pengabdian ASN untuk Negeri

Berita Terbaru

Nasional

Jamuan Rakyat Hilangkan Sekat Pemerintah dan Masyarakat

Wednesday, 19 Aug 2026 - 09:31 WIB