DAELPOS.com – Sebagai upaya untuk mengembangkan Kawasan Borobudur sebagai destinasi wisata prioritas di Tanah Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur permukiman yang serasi dengan upaya pelestarian kawasan Borobudur sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site). Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat mengubah wajah kawasan Borobudur dan meningkatkan layanan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.
Dukungan infrastruktur direncanakan secara terpadu mulai dari konektivitas, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk, melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penataan kawasan DPSP Borobudur dan wilayah Joglosemar ini memerlukan penanganan berkelanjutan dengan memperhatikan rencana induk secara terpadu,” untuk itu diperlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur menjadi pariwisata berkualitas,” katanya pada Rapat Koordinasi pengembangan DPSP Borobudur di Magelang, Kamis (20/5/2021).
Pada Rakor tersebut hadir juga Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wagub Jawa Tengah Taj Yasin, dan Wagub Yogyakarta Sri Paku Alam baik yang hadi secara langsung maupun virtual.
Menurut Menko Luhut, penataan kawasan sekitar Candi Borobudur harus mencermikan nuansa kebudayaan Jawa,” Ini harus disesuaikan dengan arsitektur Jawa,” ungkapnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 3 (tiga) hal untuk mendukung kawasan sekitar Candi Borobudur yaitu pertama, akses jalan tol maupun non tol, sehingga akan mempermudah wisatawan menuju kawasan pariwisata Borobudur,” ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan,” terangnya.
Kedua kata Menteri Basuki, Kementerian PUPR telah memberikan bantuan dengan membangun sebanyak 785 pondok wisata (homestay),” bantuan diberikan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus mendorong pengembangan usaha,”ujarnya.
Selanjutnya ketiga, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun jaringan perpipaan untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Borobudur dengan kapasitas 30 liter/detik dan 300 Sambungan Rumah (SR), pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di 12 Desa yang dilaksanakan melalui program padat karya serta penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan seluas 12,5 Hektar untuk pengelolaan persampahan skala regional.
Untuk mendukung upaya pelestarian dengan memberikan penanda fisik pada titik strategis jalur masuk ke Kawasan Budaya Borobudur, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditjen Cipta Karya membangun 4 gerbang yakni Gerbang Blondo sebagai pintu masuk dari arah Semarang, Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta, Gerbang Kembanglimus dari arah Purworejo, dan Gerbang Klangon dari arah Kulon Progo.
Selain itu dilakukan pemindahan area parkir dan pedagang dari Zona 2 di Kompleks Candi Borobudur seluas 8,4 Hektar ke Zona 3 di Lapangan Kujon seluas 10,74 Hektar. Pekerjaan pemindahan pedagang tercantum dalam Risalah Ratas Presiden No: R-0070/Seskab/DKK/9/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur. Kawasan Pasar Seni Borobudur di Kujon akan dilengkapi dengan pelataran, kios cindera mata/kuliner, miltipurpose hall, galeri edukasi, taman batu, lansekap/hutan tanaman langka, ruang kreatif, feeder shuttle, area parkir, dan pendopo.
Turut mendampingi Menteri Basuki,
Jafung Perekayasa Utama Bidang SDA Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja,
Kepala Balai Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng Cakra Nagara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DIY Satrio Sugeng Prayitno. (*)
