daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan teknologi Building Information Modelling (BIM) yang terintegrasi dengan Common Data Environment (CDE) PU dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. Penerapan sistem digital ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi perencanaan, memperkuat pengawasan pelaksanaan konstruksi, serta memastikan pengelolaan data proyek berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kualitas pekerjaan infrastruktur, yang harus disertai penerapan budaya keselamatan (safety first) serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi.
“Kami memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, fasilitas sanitasi, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran lainnya harus tersedia secara layak. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas,” jelas Menteri Dody
BIM merupakan teknologi pemodelan digital yang merepresentasikan karakteristik fisik dan fungsional bangunan dalam bentuk model tiga dimensi (3D), dilengkapi informasi teknis yang menjadi dasar pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan bangunan. Melalui teknologi ini, informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dapat dikelola secara lebih terstruktur untuk mendukung pengendalian mutu, biaya, dan waktu pekerjaan.
Melalui integrasi BIM dengan CDE PU, data dan dokumen proyek infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap II dikelola dalam satu ekosistem digital yang mendukung kolaborasi antara pemilik pekerjaan, kontraktor, manajemen konstruksi, konsultan perencana, dan auditor. Sistem ini memfasilitasi pengelolaan dokumen, alur persetujuan, proses reviu, serta pencatatan isu pekerjaan sehingga koordinasi antarpihak dapat dilakukan secara lebih terukur dan terdokumentasi.
Penerapan BIM juga memungkinkan pemantauan progres pekerjaan dengan membandingkan model desain 3D dan kondisi pelaksanaan di lapangan. Pemantauan tersebut didukung dokumentasi berupa foto, video, serta kurva S sebagai gambaran perkembangan pekerjaan. Dengan dukungan informasi tersebut, potensi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dapat diidentifikasi untuk segera ditindaklanjuti.
Selain memantau progres fisik, implementasi BIM juga diarahkan untuk meningkatkan ketepatan perencanaan dan mitigasi risiko konstruksi. Pemodelan digital membantu pemeriksaan kesesuaian elemen bangunan, sedangkan pengembangan informasi jadwal dan kuantitas pekerjaan melalui BIM 4D dan 5D dapat mendukung analisis waktu serta kebutuhan biaya. Pemanfaatannya diharapkan memperkuat pengendalian pelaksanaan proyek sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian konstruksi.
Untuk memastikan penerapan berjalan sesuai standar, Kementerian PU melaksanakan pemantauan dan evaluasi data digital melalui indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI). Penilaian mencakup kelengkapan dokumen perencanaan implementasi BIM, kesiapan personel, ketersediaan CDE, pengelolaan dan keamanan data, reviu dokumen, pemodelan 3D, simulasi 4D, serta analisis 5D. Berdasarkan pedoman pelaksanaan, asesmen mandiri oleh satuan kerja dan penyedia jasa dilakukan setiap dua minggu, kemudian divalidasi dan diolah untuk pelaporan.
Pengelolaan data digital juga menjadi bagian penting dalam proses serah terima pekerjaan. Pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen, kualitas model 3D, kesesuaian data jadwal dan kuantitas pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan, serta informasi aset. Dengan demikian, data hasil pembangunan tidak hanya mendukung pengawasan selama konstruksi, tetapi juga dapat menjadi dasar pengelolaan dan pemeliharaan bangunan pada tahap berikutnya.
Melalui penerapan BIM dan CDE PU pada pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, Kementerian PU mendorong transformasi digital konstruksi yang tidak berhenti pada pembuatan model bangunan, tetapi menghasilkan manfaat nyata dalam pengawasan, koordinasi, dan pengendalian proyek. Upaya ini diharapkan mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang berkualitas melalui proses konstruksi yang lebih terukur, dan akuntabel.
