DPR RI Minta Kapolri Sikat Mafia Obat Penanganan Covid-19

Wednesday, 7 July 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI (Ahmad Sahroni) meminta keapada Kapolri (Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) untuk menyikat keberadaan mafia obat penanganan Covid-19.

Ia menjelaskan di tengah kondisi pandemi Covid-19 semakin mencekam. Yang mana masyarakat saat ini justru dihadapkan dengan naiknya harga alat-alat kesehatan, vitamin, hingga oksigen secara tak wajar.

Menurutnya, kenaikan ini tidak hanya terjadi pada obat terkait penanganan Covid-19. Seperti Ivermectin atau multivitamin. Namun juga terhadap alat-alat antara lain, pengukur oksigen oxymeter sampai masker.

Di samping itu, kenaikan juga tidak hanya ditemukan di lapangan, tetapi juga di e-Commerce.

Ia menuturkan, praktek tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan dan tidak masuk akal.

“Ini sudah parah. Saya amati beberapa barang. Misalnya, oxymeter, harganya biasa di bawah Rp100 ribu. Kini jadi masuk ke Rp200 ribu, bahkan ke Rp300 ribu,” tuturnya.

Kemudian, juga obat Ivermectin, yang biasanya Rp5.000-7.000 per tablet, sekarang sampai hampir Rp200 ribu lebih per strip. Bahkan harga susu steril pun ikut naik hingga semua harga jadi tidak masuk akal.

Karena itu, Ia meminta polisi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi menertibkan para penimbun dan mafia yang membuat harga barang menjadi tidak terkendali. Hal itu juga meliputi koordinasi dengan jasa e-Commerce yang ada.

“Kepolisian wajib berkoordinasi dengan e-commerce juga, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lainnya. Tujuannya agar mereka bertanggungjawab menjaga harga,”  keluhnya.

“Harus ada unit khusus di e-Commerce yang mengawasi seller-seller nakal ini. Kalau sudah pasang harga tak wajar, tutup saja toko-nya,” tegasnya.

Sahroni kembali menegaskan, dalam kondisi prihatin seperti saat ini, tidak seharusnya pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak wajar.

See also  Sekjen Kemendagri Tegaskan Pembangunan Daerah Harus Terintegrasi dengan Pembangunan Nasional

Berita Terkait

Setelah Pembajakan, Lebih dari 30 Kapal GSF Teguh Berlayar Berangkat Menuju Turki
Dampingi Prabowo ke Miangas, Menteri PU Tegaskan Dukungan Infrastruktur Wilayah Terluar
Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Dampak Bencana di Sumatera
Kementerian PU Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II
Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok
Sinergi Hutama Karya Bersama Kejaksaan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah Percepat Pembahasan Lahan Jalan Tol di Sumatra Selatan
Sidang Isbat Digelar 17 Mei, Idul Adha 2026 Diprediksi Jatuh 27 Mei
Mendes Yandri Ajak BPD Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Berita Terkait

Saturday, 9 May 2026 - 22:58 WIB

Setelah Pembajakan, Lebih dari 30 Kapal GSF Teguh Berlayar Berangkat Menuju Turki

Saturday, 9 May 2026 - 22:55 WIB

Dampingi Prabowo ke Miangas, Menteri PU Tegaskan Dukungan Infrastruktur Wilayah Terluar

Saturday, 9 May 2026 - 22:50 WIB

Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Dampak Bencana di Sumatera

Friday, 8 May 2026 - 10:24 WIB

Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok

Friday, 8 May 2026 - 09:51 WIB

Sinergi Hutama Karya Bersama Kejaksaan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah Percepat Pembahasan Lahan Jalan Tol di Sumatra Selatan

Berita Terbaru

Nasional

Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Dampak Bencana di Sumatera

Saturday, 9 May 2026 - 22:50 WIB