DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di sejumlah daerah. Kepala Negara juga menyampaikan pesan kepada Polri agar tidak ragu mengusut mafia tanah.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus-menerus berlangsung dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka,” tuturnya.
“Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Bahkan, dirinya, berbicara soal rapat kabinet yang sudah digelar berkali-kali membahas konflik agraria ini. Selain itu, Ia kerap mengundang kepala daerah untuk menyelesaikan kasus konflik agraria.
“Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada. Banyak konflik telah berlangsung lama bahkan sangat lama,” ujarnya.
“Ada yang puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun. Tetapi masalahnya tidak selesai-selesai,” keluhnya.
Meski begitu, Ia memahami sengketa tanah ini merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat.
Bahkan, menurutnya, sebagian orang rela datang ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan mereka.
Selanjutnya, Ia menegaskan komitmen soal pemberantasan mafia tanah. Jokowi memerintahkan Polri tegas menindak mafia tanah.
“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tegasnya.
