Gus Menteri Resmikan Gedung BUMDesma Hasil Transformasi UPK eks PNPM Mandiri

Friday, 24 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meresmikan gedung kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Badegan Lestari Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (24/9).

Dalam peresmian ini,  selain Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini turut hadir Sekjen Kemendes PDTT Taufik madjid, Dirjen PDP Sugito dan Bupati Ponorogo beserta jajarannya serta jajaran pemerintah desa dan BUMDes.

Usai peresmian, Gus Menteri menyampaikan bahwa gedung kantor BUMDesma yang telah diresmikan tersebut adalah gedung yang merupakan proses dari transformasi Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menjadi BUMDesma.

Dalam prosesnya, Gus Menteri menjelaskan bahwa setelah selesai program PNPM Mandiri, dananya tetap ada dan tetap bergulir dengan pengelolaannya oleh UPK.

Namun, belum memiliki kekuatan hukum yang jelas. Sehingga, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan ke Kemendes PDTT.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri juga belum temukan badan hukum yang tepat karena memang asetnya bukan aset desa.

“Alhamdulillah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir, maka jelas sekali posisi badan hukumnya. Kemudian Peraturan Pemerintah lahir juga dan disana jelas sekali bahwa UPK eks PNPM Mandiri bertransformasi menjadi BUMDesma. Jadi tetap dikecamatan itu, asetnya tetap tidak menjadi aset desa, tetapi aset warga desa, cuma dalam badan hukumnya diwakili oleh pemerintah desa,” katanya.

Menurutnya, menjadi BUMDesma adalah yang paling tepat. Pasalnya, BUMDesma itu asetnya masyarakat yang secara hukum diwakili keberadaannya oleh pemerintah desa dengan membangun kerjasama antar desa dalam mendirikan BUMDesma dan ditransformasikan.

“Kalau dibadan hukumkan koperasi, anggotanya sapa?, gak pas karena dana itu miliknya warga miskin dulunya.asalnya itu kan digunakan untuk dana bergulir warga miskin. Nah kalau jadi koperasi kan basisnya anggota, kalau PT basisnya saham, sahamnya saiap?. Kalau BUMDesma, itulah yang paling tepat karena asetnya masyarakat. Jadi seluruhnya dibawah BUMDesma,” katanya.

See also  Harhubnas 2023, Pemprov DKI Dorong Kemajuan Layanan Transportasi

Gus Menteri menyatakan bahwa BUMDesma Badegan ini merupakan sesuatu yang baru pertama kali ditemukan oleh dirinya. Sehingga, dirinya berharap dapat diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya.

“Ini pantas ditiru dan dicontoh. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh kabupaten lainnya dan tentunya akan kita sosialisasikan apa yang telah kita temukan di Kabupaten Ponorogo,” katanya.

BUMDesma Badegan Lestari yang merupakan transformasi UPK eks PNPM mandiri ini diikuti oleh 10 BUMDes yang tersebar di Kecamatan Badegan yakni Desa Dayakan, Karangan, Tanjunggunung, Karangjoho, Tanjungrejo, Bandaralim, Kapuran, Watubonang, Biting dan desa Badegan.

Berita Terkait

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas
Rakornas Dukcapil 2026, Dukcapil Kepulauan Seribu Sabet Peringkat Tertinggi Capaian IKD
GKR Hemas: RUU Bahasa Daerah Jadi Langkah Strategis Menjaga Warisan Budaya di Era AI

Berita Terkait

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Monday, 7 September 2026 - 13:56 WIB

Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Tuesday, 11 August 2026 - 17:22 WIB

Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.

Berita Terbaru

Nasional

Mendes Yandri Ajak ISSF dan Perusahaan Mitra Perluas Desa Binaan

Wednesday, 7 Oct 2026 - 18:48 WIB

Energy

Fasilitasi OTA Wolbachia di Kampus, ITPLN Aktif Berantas DBD

Wednesday, 7 Oct 2026 - 16:39 WIB