Habib Syakur: PKI Tak Mungkin Bangkit Lagi di Indonesia

Sunday, 26 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – September menjadi bulan yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di mana ada momentum pemberontakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal G30S/PKI.

Atas kekejaman PKI, negara pun mengganjar mereka dengan pembubaran paksa. Bahkan melarang ideologi Komunis tumbuh kembang di Indonesia dengan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Menurut Inisiator Gerakan Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, TAP MPRS XXV/1966 itu masih berlaku sampai saat ini. Karena, menjadi kunci bahwa PKI tidak akan bisa bangkit kembali di Indonesia dengan alasan apapun.

“TAP MPRS 25 Tahun 1966 ini masih berlaku lho mas. Jadi nggak bisa Indonesia disusupi PKI apalagi dia mau bangkit lagi, nggak bisa. Indonesia sudah ada Pancasila dan UUD 1945 yang memproteksi,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Sabtu (25/9/2021).

Habib Syakur meminta agar tak perlu ada lagi yang mengelu-elukan tentang kebangkitan PKI. Pun demikian sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia tersebut tidak boleh dilupakan.

“PKI memang pernah terjadi, harus kita ingat, mengingat sejarah itu baik, mengantisipasinya juga baik. Cuma sekarang permasalahannya di dalam zaman yang modern ini apakah Indonesia bisa disusupi PKI lagi, saya rasa kok tidak,” ujarnya.

Terlebih lagi, stigmatisasi isu PKI ini disematkan oleh sekelompok masyarakat tertentu kepada pemerintah yang sah. Habib Syakur pun sangat menyayangkannya. Dengan kondisi itu, akhirnya ia menilai isu PKI yang dikenang secara serampangan ini malah menjadi murahan.

“Ini desain dari kelompok yang tidak suka saja sama pemerintah, suka pada indonesia yang berdiri tegak utuh, mereka yang nggak mau rakyat damai, teduh dan rukun. Sehingga isu-isu PKI itu malah sangat remeh,” tandas Habib Syakur.

See also  Komisi VIII Setuju Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik

Berita Terkait

Prabowo Minta Menteri Tak Gelar Open House Lebaran Mewah
Hutama Karya bersama Polda Sumsel Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Fungsional Tol Palembang-Betung
Prabowo Dorong Hemat BBM, Opsi WFH Disiapkan Hadapi Dampak Krisis Global
Sidang Debottlenecking Ke-5, Menkeu Purbaya Bahas Hambatan Perizinan Investasi
Jasa Marga Siap Layani 3,53 Juta Kendaraan Pemudik Lebaran 2026
Hutama Karya Teken Kontrak, Dua RSUD PHTC Siap Dibangun
Jalan Nasional Banten 96% Mantap, Kementerian PU Siap Layani Arus Mudik ke Pelabuhan Merak
Mendes Yandri Minta Keseriusan Semua Pihak Sukseskan DTSEN

Berita Terkait

Sunday, 15 March 2026 - 01:44 WIB

Hutama Karya bersama Polda Sumsel Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Fungsional Tol Palembang-Betung

Saturday, 14 March 2026 - 12:19 WIB

Prabowo Dorong Hemat BBM, Opsi WFH Disiapkan Hadapi Dampak Krisis Global

Saturday, 14 March 2026 - 05:55 WIB

Sidang Debottlenecking Ke-5, Menkeu Purbaya Bahas Hambatan Perizinan Investasi

Saturday, 14 March 2026 - 00:48 WIB

Jasa Marga Siap Layani 3,53 Juta Kendaraan Pemudik Lebaran 2026

Friday, 13 March 2026 - 17:46 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak, Dua RSUD PHTC Siap Dibangun

Berita Terbaru