KPK dan Kementerian BUMN Luncurkan Kampanye Antikorupsi

Friday, 10 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) berkolaborasi meluncurkan kampanye antikorupsi, yang melibatkan ratusan BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Mioritas (PKNM) di Indonesia. Harapannya, akan terus tumbuh kesadaran dan partisipasi untuk mencegah korupsi khususnya di sektor yang terkait dengan layanan BUMN.

Iklan layanan masyarakat (ILM) bertajuk “BUMN Antikorupsi” hasil produksi bersama antara KPK dengan Kementerian BUMN, ditayangkan secara serentak di seluruh saluran komunikasi publik termasuk media sosial milik BUMN-BUMN di seluruh Indonesia. Melibatkan 139 BUMN dan PKNM yang ada di Indonesia, kampanye ini bertujuan untuk meneguhkan kembali komitmen BUMN dalam pencegahan korupsi serta ingin mengajak serta masyarakat pengguna layanan BUMN untuk turut berpartisipasi mengawasi kinerja BUMN dan mencegah korupsi dalam lingkup kerja BUMN.  Diharapkan, BUMN dapat memberikan layanan yang profesional, akuntabel dan bebas dari korupsi kepada masyarakat.

 Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi bentuk kolaborasi ini sebagai penguat pesan antikorupsi ke penjuru negeri. Ia berpesan, kampanye ini hendaknya dapat memicu semangat pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersatu padu mencegah korupsi di BUMN.

“Kami berharap, kolaborasi melalui kampanye antikorupsi bersama antara KPK dengan Kementerian BUMN dan juga BUMN-BUMN yang ada di seluruh Indonesia dapat terus terlaksana dalam upaya pencegahan korupsi. Dan mudah-mudahan kampanye antikorupsi ini bisa terus bergulir ke seluruh pelosok Indonesia melalui dukungan dari BUMN-BUMN di Indonesia sehingga masyarakat bisa ikut menjadi sadar, tidak permisif dan turut berpartisipasi untuk mencegah korupsi, khususnya yang berkaitan dengan layanan BUMN”, kata Firli.

Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir juga menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara KPK dengan Kementerian BUMN untuk melakukan kampanye antikorupsi secara bersama-sama dan melibatkan seluruh BUMN di Indonesia. Dengan kampanye ini Erick Thohir optimis, iklim antikorupsi dapat terwujud di BUMN.

See also  Gakkum KLHK Menyita 105 Ekor Burung Dilindungi

“BUMN sebagai perusahaan milik negara harus dijaga dari tindakan-tindakan korupsi yang merugikan perusahaan dan bangsa ini. Di samping itu, di tengah upaya gencar melakukan transformasi di BUMN dan internalisasi nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), terdapat paling tidak tiga tantangan yang harus dihadapi yakni pasar global yang terbuka, distrupsi teknologi digital, dan kompleksitas dalam investasi yang memiliki tingkat kegagalan cukup tinggi. Jangan sampai keputusan kita hari ini jadi masalah di kemudian hari,” papar Erick Thohir.

Kampanye antikorupsi ini melibatkan 139 BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Mioritas (PKNM) yang ada di Indonesia, mencakup perusahaan milik negara yang bergerak di industri energi dan migas, batubara dan mineral, pangan dan pupuk, kesehatan, infrastruktur, perkebunan dan kehutanan, keuangan, asuransi dan dana pensiun, logistik, telekomunikas dan media, manufaktur, serta pariwisata dan pendukungnya. Kampanye antikorupsi yang diinisasi bersama dan dilakukan secara kolaboratif antara KPK dengan Kementerian BUMN ini diharapkan akan terus bergulir pasca diluncurkan secara serentak, sehingga pesan antikorupsi dapat diterima oleh seluruh insan BUMN dan juga masyarakat Indonesia guna meningkatkan kesadaran bersama untuk pencegahan korupsi di BUMN.

Berita Terkait

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG
Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji
Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum
Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan
Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum
Kementrans Dukung Kejati Kaltim Usut Dugaan Korupsi Lahan Transmigrasi di Kutai Kartanegara
OJK dan Bareskrim Amankan Tersangka Kasus BPR di Malang
KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Berita Terkait

Thursday, 4 June 2026 - 00:04 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG

Thursday, 23 April 2026 - 09:55 WIB

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji

Friday, 10 April 2026 - 23:00 WIB

Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum

Thursday, 9 April 2026 - 18:20 WIB

Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan

Wednesday, 8 April 2026 - 18:28 WIB

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum

Berita Terbaru

Berita Utama

Di Komisi V, Mendes Yandri Paparkan BUMDesa dan Desa Ekspor

Thursday, 11 Jun 2026 - 00:00 WIB