KemenKopUKM Gelar Sosialisasi KUR Di Pandeglang

Wednesday, 23 February 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menaruh perhatian penuh terhadap pemulihan ekonomi UMKM, salah satunya melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di kabupaten Pandeglang, Banten misalnya. Pasca bencana gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di Pandeglang pada 14 Januari 2022 lalu, berdampak pada kerusakan rumah, fasilitas umum dan terganggunya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha khususnya UMKM.

Untuk itu Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Miko KemenKopUKM Irene Swa Suryani menyatakan, sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat terdampak bencana, dan menindaklanjuti Kunjungan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, KemenKopUKM menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program KUR.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan persepsi dan pemahaman yang sama, tentang program KUR kepada pelaku usaha mikro, serta memperluas penyaluran KUR bagi UMKM di Kabupaten Pandeglang.

“Upaya ini juga mengingat serapan penyaluran KUR Tahun 2021 di Pandeglang sendiri masih rendah. Yaitu sebesar Rp 511,54 miliar kepada 15.027 debitur berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP),” beber Irene dalam kegiatan Sosialisasi Program KUR di Pandeglang, Banten, Rabu (23/2).     

Irene merinci, di tahun 2022 ini, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp 373,17 triliun. Serta memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, sampai dengan 30 Juni 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6 persen menjadi 3 persen).
        
Berdasarkan data SIKP tercatat, realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sebesar Rp 46,03 triliun dan diberikan kepada 1,08 juta debitur. Dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 902,55 miliar kepada 103.403 debitur. KUR Mikro sebesar Rp 31,47 triliun kepada 921.609 debitur. KUR Kecil/khusus sebesar Rp 13,65 triliun kepada 60.89 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp. 53 juta kepada 3 debitur.

See also  Anggota DPR: Kita Harus Ubah Mindset Masyarakat Dalam Menilai Koperasi

Selanjutnya untuk realisasi penyaluran KUR Provinsi Banten sampai dengan 22 Februari 2022 berdasarkan data SIKP, sebesar Rp 920,78 miliar kepada 17.609 debitur. Sementara di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 78,89 miliar kepada 2.073 debitur.

“Potensi besarnya penyaluran KUR ini, tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha mikro di Pandeglang,” yakin Irene.
        
KemenKopUKM berharap, semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam program KUR. Mulai dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kab/Kota, Penyalur KUR, hingga Pihak Penjamin KUR, diharapkan dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki oleh UMKM.

“Kami berharap, kegiatan sosialisasi ini dapat memberi manfaat yang besar bagi para pelaku usaha mikro. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan menyelenggarakan kegiatan ini,” ungkap Irene.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Pandeglang, Suaedi Kurdiatna menuturkan, program KUR diberikan untuk memperkuat kemampuan permodalan UMKM. Terutama berkontribusi dalam pengembangan sektor riil, serta pembiayaan UMKM, yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, salah satunya melalui KUR,” ujar Suaedi.

Berdasarkan data Dinkop UMKM Tahun 2021, jumlah UMKM di Pandeglang mencapai 230.989, dengan rincian usaha mikro sebanyak 189.660 dan usaha kecil sebanyak 41.329.

Namun diakui Suaedi, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, khususnya di Pandeglang. Seperti rantai pasok yang pendek, keterbatasan akses permodalan di mana realisasi KUR yang masih rendah, rendahnya kompetensi SDM UMKM pada kegiatan produksi, kurangnya promosi produk unggulan hingga belum tersedianya sistem informasi/database UMKM dengan perusahaan.

See also  Heru Budi: Raperda Tanggung Jawab Pelaksanaan APBD 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD

“Untuk itu kami tetap berupaya mengikuti arah kebijakan nasional. Di antaranya mulai dari peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan besar, serta meningkat kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha maupun koperasi,” pungkas Suaedi.

Diketahui, sepanjang tahun 2021, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp 285 triliun. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari-Desember 2021.

Sehingga suku bunga KUR tahun 2021 menjadi 3 persen. Dan semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR dan Plafon KUR Tanpa Jaminan hingga Rp 100 juta. Sementara realisasi Penyaluran KUR Januari-Desember 2021 sebesar Rp 281,86 triliun atau sekitar 98,9 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 285 triliun, dan diberikan kepada 7,42 juta debitur.

Dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 10,06 triliun kepada 1.145.217 debitur. KUR Mikro sebesar Rp 179,58 triliun kepada 5.811.641 debitur. KUR Kecil/khusus sebesar Rp 92,18 triliun kepada 457.381 debitur. KUR Penempatan TKI sebesar Rp 31,55 miliar kepada 1.377 debitur.

Berita Terkait

Kementerian PANRB Dorong Percepatan MPP dan MPP Digital di Daerah
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Banda Aceh, Darwati Soroti Peran Ibu dalam Menjaga Persatuan
Dukung Kelancaran Mudik, Hutama Karya Fungsionalkan Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai
Darwati A. Gani Siap Dukung Kegiatan Kaum Muda Aceh yang Bermanfaat
Penutupan Sementara Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggan –Kayu Agung
DPD RI Kawal Implementasi UU Cipta Kerja di Bogor
Susun DIM, Komite I DPD RI Kunker ke Kantor Gubernur Jabar untuk Inisiasi Revisi UU Penataan Ruang
Komite IV DPD RI: Program MBG Harus Jadi Investasi SDM dan Penggerak Ekonomi Daerah

Berita Terkait

Saturday, 4 April 2026 - 16:23 WIB

Kementerian PANRB Dorong Percepatan MPP dan MPP Digital di Daerah

Tuesday, 17 March 2026 - 09:52 WIB

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Banda Aceh, Darwati Soroti Peran Ibu dalam Menjaga Persatuan

Saturday, 14 March 2026 - 12:35 WIB

Dukung Kelancaran Mudik, Hutama Karya Fungsionalkan Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai

Tuesday, 17 February 2026 - 19:04 WIB

Darwati A. Gani Siap Dukung Kegiatan Kaum Muda Aceh yang Bermanfaat

Monday, 9 February 2026 - 17:31 WIB

Penutupan Sementara Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggan –Kayu Agung

Berita Terbaru