DAELPOS.com – Berbagai lintas Kementerian/Lembaga (K/L) meliputi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparefkraf) bersama para CEO platform marketplace berkomitmen mendorong UMKM masuk dalam platform digital, serta pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM).
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar percepatan transformasi digital KUMKM harus segera dilakukan. Di mana tahun ini ditargetkan menembus 20 juta UMKM dan 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2023.
“Koperasi dan UMKM harus menjadi pemain utama dalam perdagangan digital. Produk KUMKM harus membanjiri e-commerce dalam negeri. Di mana hal ini juga perlu komitmen dari e-commerce nya. Karena semua diuntungkan, tak ada yang dirugikan,” ucap Menteri Teten dalam acara Rapat Forum Ekonomi Digital Kominfo IV dengan tema ‘e-Commerce’ yang diselenggarakan Kominfo, di Grand Hyatt Jakarta, Senin (4/4).
Dalam forum tersebut Menteri Teten didampingi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah. Selain itu hadir pula, Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, secara virtual Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, serta perwakilan platform e-commerce lainnya.
MenKopUKM melanjutkan, dalam mempercepat target UMK Go Digital, juga dibutuhkan peningkatan kualitas, kompetitif, akses rantai pasok produk dan akses modal dengan pendekatan inovasi serta teknologi untuk Koperasi dan UMKM. Kemudian juga harus ada peningkatan kualitas SDM KUMKM, dalam upaya pertumbuhan wirausaha muda dan baru yang produktif, kreatif dan siap bersaing di pasar global.
Ia menyebut, di antaranya beberapa komitmen yang berhasil ditelurkan pada rakornas tersebut oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Pertama, terdapat 7 sektor kelompok strategis/prioritas untuk disasar dalam upaya percepatan transformasi digital KUMKM. Yaitu, makanan/minuman, fesyen, petani, pedagang kaki lima, nelayan, warung dan pesantren.
Sedangkan 7 prioritas aspek pengembangan transformasi digitalisasi KUMKM yaitu, digitalisasi akses pasar, digitalisasi pemantauan kualitas produksi, digitalisasi keuangan dan akses pembiayaan, digitalisasi manajemen organisasi, digitalisasi untuk peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi untuk akses supplier/pasokan, dan digitalisasi distribusi.
“Hari ini, setidaknya 17,59 juta UMKM hadir dalam platform lokapasar digital atau e-commerce. Angka tersebut merupakan 27 persen dari total populasi UMKM, 58 persen dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital,” tegas Menteri Teten.
Ia mengatakan, transformasi digital bukan semata menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.
“Pembangunan ekosistem digital bagi KUMKM meliputi proses bisnis hulu ke hilir menjadi variable memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
Menteri Teten menekankan, e-commerce bisa menjadi pintu gerbang transformasi digital yang utuh. Karena kebanyakan e-commerce sudah menjadi super-apps yang sudah memiliki beragam layanan digital dalam satu platform. “Ini membuka peluang e-commerce juga turut hadir sebagai aggregator, sekaligus lokomotif transformasi digital UMKM Indonesia,” ungkapnya.
Kunci dari keberhasilan transformasi digital KUMKM tegas Menteri Teten, adalah kolaborasi lintas stakeholder. Mulai dari pembinaan SDM, pembiayaan, perbaikan proses bisnis, produksi, hingga pemasaran dan distribusi.
Di kesempatan yang sama, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mengajak K/L dan e-commerce secara khusus bagaimana dukungan paltform digital atas produk dalam negeri. Mengawal agar produk dalam negeri, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah afirmatif belanja negara Rp400 triliun produk UMKM, dari potensi Rp1.000 triliun.
“Juga memberikan dorongan kepada masyarakat, tak hanya pemerintah untuk belanja produk dalam negeri. Kami juga mengawasi jika masih ada platform digital yang tidak melaksanakan fungsi sebagaimana aturannya, tentu akan ada tindakan tegas baik di bawah payung hukum Kemendag maupun Kominfo,” ucap Johnny.
Sementara Wakil Mendag Jerry Sambuaga mengatakan kewajiban produk lokal hadir di e-commerce memang harus ada kebijakan afirmatif. Bersama memantau e-commerce memberikan ruang dan kesempatan bagi produk Indonesia. “Jika menyalahi tentu harus ada evaluasi.Karena Presiden Jokowi memberi arahan support UMKM. Kami siap memfasilitasi hal itu,” ujar Jerry.
Ketua idEA Bima Laga menambahkan, produk UMKM yang ada dalam Bangga Buatan Indonesia (BBI) dalam platform di bawah naungan ideA terdapat 9,9 juta UMKM baru yang masuk dalam platform digital, dalam kurun waktu Mei 2020-Februari 2022. “Sejalan dengan arahan Pak Teten dan Presiden Jokowi, kita punya target 30 juta UMKM baru di 2023. Saat ini kurang lebih sudah ada 19 juta UMKM, dan masih ada sisa 11 juta UMKM yang harus go digital. Optimis bisa tercapai,” yakinnya.
