DAELPOS.com – Usai menyepakati nota kesepahaman (MoU) bersama Jepang dan Inggris dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali pada Senin (14/11), di hari yang sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) juga menandatangani MoU tentang pembangunan MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan. Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi; Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel, Won Hee-Ryong; dan Dubes RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto.
“Pembangunan MRT Jakarta Fase 4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit yang semakin luas dan berkembang. Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, selain juga bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan,” ungkap Pj Gubernur Heru.
Sebelumnya, untuk membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel, Menhub Budi Karya Sumadi telah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada bulan Juni 2022 lalu. Menhub berharap MoU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta. “Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara,” tutur Menhub.
MoU bersama Korea Selatan ini juga merupakan tindak lanjut pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.
Jepang, Inggris, dan Korea Selatan, merupakan mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi. Momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara.
